Ketua MK : Kami 100 Persen Independen

Posted by on May 27, 2019 | Leave a Comment

Soal Gugatan Prabowo

Jakarta – KoranAntiKorupsi Gugatan yang diajukan oleh Pasangan calon (paslon) No.2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas hasil Pilpres 2019 akhirnya didaftarkan Jumat malam, padahal sebelumnya dari berita yang didapat, paslon No.2 ini enggan untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi karena dikhawatirkan sia-sia, namun Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjamin pihaknya independensi dalam menangani perkara yang masuk.

“Yang jelas independensi itu dijamin 100 persen. Kami tidak terpengaruh situasi di luar. Kami bersembilan (hakim MK) sudah komitmen mempertahankan independensi dan itu sudah dibuktikan,” ujar Anwar di gedung MK, Jakarta, Kamis (24/5).

Selain itu Anwar Usman juga menyatakan kesiapan menghadapi gugatan dari pihak paslon no.2 Prabowo-Sandi serta menegaskan pihaknya tak bakal terpengaruh dengan gejolak yang terjadi di masyarakat pasca pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional Pilpres 2019. Dari rekapitulasi itu, Prabowo-Sandi kalah perolehan suara dari calon petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Anwar juga menerangkan, MK akan memutus gugatan sesuai fakta dan bukti yang diajukan. Bukti apapun yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandi akan diterima dan diperiksa secara rinci satu per satu.

“Kita lihat saja nanti bukti apapun yang diajukan akan kami terima dan kami akan memeriksa semua bukti yang ada,” katanya.

Gugatan itu akan mulai disidangkan pada 14 Juni mendatang. Proses sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari pihak yang digugat dan pihak terkait. Kemudian pada 17 Juni sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.

Jika seluruh proses selesai, maka hakim akan melakukan pembahasan dan gugatan diputus pada 28 Juni 2019.

Sementara itu Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyebutkan pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus memiliki alat bukti kuat untuk menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK. Alat bukti itu dapat berupa dokumen formulir C1, video, maupun rekaman dalam bentuk apapun.

“Semua dalil permohonan itu harus didukung bukti yang kuat. Jangan asal klaim atau asumsi semata. Alat buktinya bisa tertulis, dokumen formulir C1 atau form apapun, bisa juga video, rekaman, entah melalui ponsel atau kamera,” ujar Fajar di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/5).

Jika ada saksi yang mendukung alat bukti tersebut, kata Fajar, akan makin memperkuat gugatan yang diajukan. Namun, kata dia, hal itu tak mudah dilakukan.

Berkaca dari gugatan Pilpres 2014, saat itu tim Prabowo tak dapat membuktikan kecurangan yang dimaksud. Akhirnya MK pun menolak gugatan tersebut dan memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Paling valid itu misalnya ada bukti C1 kemudian saksi yang mengalami langsung apa yang terjadi. Memang enggak gampang buktikan kecurangan, kehilangan suara, apalagi ini 16,5 juta suara kan,” katanya.

Dalam gugatannya, Prabowo juga harus membuat permohonan tertulis rangkap empat dilengkapi dengan daftar alat bukti tersebut. Permohonan ini memuat identitas, kedudukan hukum pemohon, tenggat pengajuan, hingga alasan mengajukan gugatan.

“Apa yang dipersoalkan? (Misalnya) kecurangan, terjadi di mana, kesalahan penghitungan di mana, kemudian apa yang diminta. Itu aja,” ucap Fajar.

Sementara alat bukti yang diajukan, lanjutnya, harus disertakan langsung saat pendaftaran gugatan. Nantinya alat bukti itu dapat ditambahkan ketika proses persidangan.

“Yang penting permohonan itu harus masuk dalam tenggat waktu sampai Jumat (24/5) jam 24. Nanti kalau ada penambahan berkas, penambahan alat bukti, itu bisa saja (saat sidang),” ujarnya.

Gugatan itu akan mulai disidangkan pada 14 Juni mendatang. Proses sidang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari pihak yang digugat dan pihak terkait. Kemudian pada 17 Juni sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.

Jika seluruh proses selesai, maka hakim akan melakukan pembahasan dan gugatan diputus pada 28 Juni 2019.

“Ini memang relatif cepat. Tapi semua prosesnya baru akan dimulai setelah lebaran,” katanya.

Mahfud MD : Prabowo Bisa Menang Jika Miliki Bukti Kuat

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengapresiasi sikap pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang melaporkan hasil Pilpres 2019 ke MK. Menurut dia, Prabowo-Sandi bisa menang jika memiliki bukti kecurangan yang kuat.

“Nah kalau punya keyakinan menang ya pasti bisa di MK asal bukti-buktinya cukup,” kata Mahfud di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Kamis (23/5).

Mahfud menjelaskan, ada dua cara yang bisa jalur di MK yang ditempuh Prabowo-Sandi. Diantaranya melalui jalur perkara selisih angka atau jalur kekurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Untuk membuktikan kecurangan TSM perlu ada bukti-bukti yang kuat seperti bukti foto, video ataupun saksi.

“Kekurangan yang tidak bisa dihukum dengan angka. Itu yang disebut terstruktur, sistematis dan masif. Itu bisa membatalkan hasil pemilihan di tempat di mana bisa dibuktikan,” ungkapnya.

Mahfud menyebut pihak tergugat dalam pelaporan kubu Prabowo nantinya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Sedangkan kubu Capres-Cawapres nomor urut 01 hanya sebagai pihak terkait saja.

“Paslon 01 nanti bisa menjadi pihak terkait ikut hadir untuk memberi tanggapan,” ucapnya.(INT)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here