Kinerja KPU Sumut Tidak Maksimal

Posted by on Jul 02, 2018 | Leave a Comment

Terkait banyaknya keluhan masyarakat yang tidak terdaftar di DPT pengamat politik Rafdinal S.sos angkat bicara. Menurutnya dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 ini sistem yang diterapkan oleh KPU khususnya KPU Sumut masih sangat ribet tidak praktis terkesan banyak aturan dan bertele-tele. Karena menurutnya sistem pemilihan tersebut kembali lagi kepada persoalan DPT, C6 dan A5. Dengan sistem seperti ini akan menjadi alat kecurangan yang terkesan DPT menjadi masalah.

“Pilkada kali ini cukup ribet dan bertele-tele dimana DPT masih menjadi masalah seakan dipelihara dan menjadi alat untuk melakukan kecurangan dalam memperoleh suara yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam Pilkada,”ujarnya.

Dosen UMSU ini pun menambahkan, masalah DPT, C6 dan A5 merupakan masalah klasik yang terus berulang dari tahun ketahun. Sehingga ini harusnya menjadi perhatian serius bagi KPU Sumut. Problem pendataan harus menjadi kepentingan bagi KPU Sumut untuk mengatasi masalah DPT, C6 dan A5 tersebut.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 ini sebenarnya disambut antusias oleh masyarakat Sumatera Utara. Hanya saja terlalu banyak dan ribetnya aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPU Sumut menbuat masyarakat Sumatera Utara kesulitan dalam menyalurkan hak suaranya. Selain DPT, C6 dan A5 yang menjadi masalah saat ini adalah minimnya surat suara yang dikeluarkan KPU Sumut. Sehingga masyarakat yang tidak terdaftar di DPT dan tidak mempunyai C6 dan A5 tidak dapat menyalurkan aspirasinya melalui pencoblosan dikarenakan tidak adanya surat suara.

“Hal ini yang saya alami sendiri dimana saya tidak terdaftar di DPT dan tidak memiliki C6 dan A5, tetapi pada saat saya mendatangi TPS dengan membawa E-KTP hanya kekecewaan yang saya terima dimana anggota KPPS mengatakan surat suara yang tersediah sudah habis dan saya tidak bisa menyoblos. Hal ini tidak saya alami tendiri tetapi banyak masyarakt disekitar tempat tinggal saya juga tidak bisa memilih karena tidak adanya surat suara,”kesalnya.

Dengan terus terjadinya permasalahan DPT terkesan KPU Sumut tidak ada niat baik dalam memperbaiki kinerjanya. Tidak ada niat bagaimana membuat regulasi dan kebijakan-kebijakan yang memberikan solusi atas masalah tersebut. “Hal ini memunjukkan bakwa kinerja KPU Sumut belumlah maksimal dan tidak profesional karena masalah DPT sudah berulang-ulang terjadi tanpa ada solusi,”tegasnya.

Rafdinal pun menyarankan perlu ada perubahan cara pemilihan tidak seperti yang sudah-sudah. Perubahan cara memilih yang lebih praktis dan efisien yang membuat masyarakat tidak lagi dipusingkan dengan sistem yang ribet seperti yang sudah-sudah. (VIN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here