Komisi Yudisial: Korupsi dan Selingkuh, Pelanggaran Terbanyak Hakim

Posted by on Jan 08, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – Kpkpos Komisi Yudisial (KY) merilis daftar pelanggaran etik yang banyak dilakukan hakim berdasarkan sidang majelis kehormatan hakim (MKH) dari 2009-2017. Pelanggaran yang paling banyak dilakukan para “wakil Tuhan” di Indonesia adalah korupsi dan perselingkuhan.

Juru Bicara KY, Farid Wajdi menyebut dari total 49 kali sidang MKH yang digelar pertama kali pada 2009, sebanyak 44,9 persen atau 22 laporan diproses terhadap hakim atas kasus korupsi. Sidang MKH terhadap hakim yang korup selalu dilakukan setiap tahun.

“Praktik suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahun,” kata Farid di Jakarta, Kamis (4/1).

Perselingkuhan menjadi kasus etik hakim terbanyak setelah korupsi (suap). Kasus perselingkuhan hakim marak muncul pada periode 2011-2017. Sedikitnya terdapat 17 perkara (34,6 persen) selingkuh yang dibawa ke MKH. Pada 2013-2014 perkara hakim yang selingkuh justru paling dominan.

Farid menilai faktor penempatan tugas yang membuat hakim jauh dari keluarga menjadi penyebab banyaknya hakim yang selingkuh. Artinya, sistem mutasi-promosi harus diperbaiki, setidaknya mempertimbangkan kebutuhan lembaga.

Sekalipun begitu, terdapat faktor lain yang ditengarai mendorong hakim selingkuh, yaitu meningkatnya tunjangan dan fasilitas. Hal ini merupakan ironi karena meningkatnya pendapatan membuat hakim rentan terhadap godaan duniawi (korupsi dan selingkuh).

Sedangkan kasus etika lainnya yang diadili MKH adalah indisipliner (5 laporan), narkoba (3 laporan), memanipulasi putusan kasasi (1 laporan), dan pemalsuan dokumen (1 laporan).

Sepanjang sidang MKH yang digelar KY bersama Mahkamah Agung, sedikitnya 31 hakim telah diberhentikan lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sebanyak 16 hakim dijatuhi sanksi nonpalu dalam jangka waktu 3 bulan sampai 2 tahun, 1 orang dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis dengan akibat pengurangan tunjangan kinerja sebesar 75 persen selama 3 bulan, dan 1 orang mengundurkan diri sebelum MKH.

“Penjatuhan sanksi ini merupakan upaya penegakan KY dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, maka layak diberikan sanksi untuk menjerakan,” ujar Farid.(SP/IN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here