Korupsi RSUD dr Pirngadi Medan Makin Kabur

Posted by on Sep 17, 2012 | 1 Comment

Sampai hari ini, penanganan kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan masih jalan di tempat dan semakin kabur.

Pasalnya, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) belum juga menetapkan seorang pun tersangka meski sudah memeriksa sedikitnya 30 orang saksi dari beberapa sub bidang kerja di rumah sakit milik pemerintah tersebut.

MARKOS Simaremare selaku Kasipenkum Kejatisu mengatakan, lamanya penanganan kasus ini akibat banyaknya jadwal pemeriksaan kepada saksi yang berasal dari beberapa unit kerja tersebut.

“Penanganan kasus ini memakan waktu karena beberapa unit sub kerja yang diperiksa seperti bidang SIR, bagian cuci darah, dan bagian Askes.

Pemeriksaannya pun dilakukan secara bersama-sama dengan BPKP untuk mencocokkan angka pasti kerugian negara,” paparnya di Medan pada Jumat pekan lalu.

Lanjut Markos, pihaknya sendiri berupaya menyelesaikan dengan cepat. Namun, dilibatkannya para ahli IT dan ahli kerugian negara dari BPKP, membuat data-data yang diperlukan dalam penyelesaian kasus ini terus berkembang.

“Kasus ini kan bukan seperti satu tambah satu sama dengan dua. Kasus ini berkembang.

Jika ahli membutuhkan data lain maka saksi kembali diperiksa dan itu tentu butuh waktu lama,” tegasnya.

Dia memastikan, seluruh unit kerja pada tiga bagian seperti Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR), bidang cuci darah dan Askes, keseluruhnya sudah dipanggil dan dimintai keterangannya tapi belum ada dari mereka yang ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk diketahui, dugaan korupsi SIR di RSUD dr Pirngadi Medan sebesar Rp 7,7 miliar ditangani Kejatisu.

Kasus ini bermula ketika rumah sakit bekerja sama dengan PT Buana dalam pengelolaan SIR di tahun 2009.

Sistem ini dibangun untuk mengetahui transaksi di instalasi rumah sakit. Dalam
sistem kerjasamanya, pengelola SIR membagi hasil pendapatannya sebesar tujuh persen dari omset atau sebesar Rp 7,7 miliar kepada PT Buana.

Namun tahun 2010, SIR tersebut berhenti, tapi bagi hasil terus berlangsung. Karena adanya indikasi dugaan korupsi, penyidik Kejatisu mulai melakukan penyelidikan pada 5 April 2012.

Selanjutnya, status penanganan kasus ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tim penyidik pada 31 Juli lalu, telah memeriksa dua orang saksi dari rumah sakit yaitu, Encep Suhendra yang menjabat Sekretaris Instalasi Hemodialisa dan Gorga Dalimunthe sebagai Bendahara Swakelola Instalasi Dialisis. (MEI)

Kejatisu Terkesan Lamban

PENINGKATAN kasus ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan artinya sudah harus ada ditetapkan tersangka.

Memang di KUHP tidak diterangkan secara jelas tentang hal ini, tapi secara aturan hukumnya hal itu jelas, papar praktisi hukum Martin Simangungsong.

Martin meyakini, dalam perkara ini pihak Kejatisu sudah mengantongi namanama tersangka korupsi RSUD dr Pirngadi Medan. Hanya saja masih ditutuptutupi dengan alasan tertentu.

Alasan-alasan itu yang tidak kita ketahui dan menjadi tanda tanya bagi kita. Rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, harusnya Kejatisu masih mencari siapa yang ditetapkan sebagai tersangka bukan langsung meningkatkan status tanpa ada tersangka yang ditemukan.

Kejatisu harus ekstra jangan terkesan lamban dalam menangani perkara. Dengan belum ada ditetapkannya sebagai tersangka kemungkinan ada kesulitan
Kejatisu untuk mencari siapa pelakunya.

“Tapi tidak menjadi alasan karena itu dapat dicari,” kata Sofyan Taufik, di likasi yang berbeda.

Menurut Sofyan, harusnya Kejatisu mencari awal, sumber dan siapa yang bertanggungjawab umtuk di dudukan sehingga dapat ditentukan siapa tersangkanya.

BPKP selaku tim yang diminta Kejatisu untuk mengaudit harus cekatan dan bertindak cepat untuk memberikan hasil audit yang akurat sehingga perkara tidak mengambang.

Karena penyidik menunggu hasil audit dari BPKP. “Harus ada kejelasan status dari BPKP.

Kalau ditemukan ada tindak pidana korupsi maka katakana ada dan sebaliknya jika tidak ditemukan adanya tindak pidana korupsi maka diperjelas jangan mengambang,” tegasnya.

Lanjut Sofyan, secara aturan main peningkatan status tidak ada keganjalan. Sudah naik kelas dari penyelidikan menjadi penyidikan, artinya ada halhal
yang ditingkatkan lagi.

Jika Kejatisu masih menunggu hasil audit BPKP dalam konteks hukum masih wajar tetapi jangan diwajar-wajarkan sehingga penanganan perkara menjadi tidak jelas.

Karena korupsi tidak ada ampun dan wajib diperangi karena merugikan negara yang merupakan uang rakyat.

Inilah kondisi terburuk negara kita, rumah sakit umum yang diperuntukan untuk rakyat menengah kebawah masih sanggup dikorupsi oleh oknumoknum
yang tidakbertanggungjawab.

Sebenarnya banyak instansi-instansi lain yang dikorupsi hanya saja kembali lagi penanganan kasusnya tidak ditangani secara serius.

Sikap apatis rakyat bahwa korupsi itu sudah menjadi hal yang wajar dalam kondisi yang tidak wajar, sebenarnya tidak bisa untuk diwajarkan.

“Bagaimana rumah sakit mau bisa memberikan pelayanan yang maksimal jika rumah sakit yang diperuntukan untuk rakyat kecil pun masih sanggup dikorupsi,” ujarnya.

Sofyan berharap positif, tidak ada ampun bagi pelaku korupsi. Dalam kasus ini harus maksimal sehingga menghasilkan keputusan yang maksimal dan objektif.

Sehingga tidak salah siapa pelaku tersebut. Korupsi harus diperangi jangan hanya menjadi slogan saja.(VIN)

1 comment

  1. hohhoho thnks infonya tapi aq test toefl malah molor wkkwwk,eh tau2 dah soal kesekian,tapi untung juga gwa lulus #terharu,padahal soalnya gue dudukin ahaha

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here