KPK Buka Peluang Telusuri Kasus Menkum HAM dan Gubernur Jateng

Posted by on Mar 20, 2017 | Leave a Comment

Jakarta – Kpkpos Nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut dalam surat dakwaan proyek e-KTP. Keduanya dikatakan menerima uang masing-masing sebesar 84 ribu dolar Amerika Serikat dan 520 ribu dolar AS.

Indikasi penerimaan uang itu tentunya berimbas pada timbulnya keraguan atas integritas kepemimpinan keduanya saat ini.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menegaskan, pihaknya tak menutup peluang menelusuri indikasi korupsi di Kementerian Hukum dan HAM, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemantiknya tentu saja laporan dugaan korupsi yang diserahkan langsung ke KPK.

“Terkait apa ada indikasi korupsi, kalau ada informasinya tidak tertutup kemungkinan kita telusuri. Tapi dalam perkara yang berbeda (tak terkait e-KTP),” kata Febri di Gedung KPK dikutip Jumat (17/3).

Di samping itu Febri juga menegaskan, KPK tentu saja juga akan menguak semua peranan anggota DPR yang disebut dalam surat dakwaan e-KTP.

“Ada cukup banyak pihak-pihak tertentu yang kita sebut, Irman dan Sugiharto, termasuk anggota DPR yang menjabat saat itu. Kita fokus pembuktian dakwaan, tentu ruang waktu yang kita dalami dalam rentan waktu tersebut.”

Sekadar mengingatkan, KPK meyakini dugaan korupsi proyek e-KTP berawal dari proses penganggaran di Komisi II DPR periode 2009-2014. Kala itu, Ganjar menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II, sedangkan Yasonna tercatat sebagai anggota Komisi II.

Jaksa Berupaya Keras Hadirkan Gubernur BI dalam Sidang

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irene Putri, membeberkan seberapa pentingnya kesaksian Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardjojo, untuk menguak skandal kasus e-KTP.

Dijelaskan Irene, kesaksian Agus sangat penting untuk jaksa membuktikan adakah kongkalikong dalam persetujuan sumber anggaran proyek e-KTP dari APBN.

“Keterkaitan Agus, dalam penganggaran itu PHLN (pinjaman hibah luar negeri), yang kemudian menjadi APBN murni,” kata Irene di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (17/3).

Selain itu, jika Agus bersaksi nanti, pihak jaksa juga akan menanyakan soal skema tahun jamak atau multiyears yang direstui Kementerian Keuangan, dimana saat itu Agus-lah yang menjabat sebagai Menkeu.

“Kemudian perubahan tahun anggaran dari yang hanya 2011-2012, jadi sampai 2013. Banyaklah nanti,” ujar dia.

Agus memang tidak hadir saat diminta untuk bersaksi dalam persidangan kasus e-KTP kemarin, Kamis (16/3). Ia mangkir dengan alasan kedinasan. Namun, jaksa KPK tetap bersikeras untuk menghadirkan Agus dalam persidangan.

“Agus sudah bilang minggu depan juga tidak bisa, karena dia konferensi sampai tanggal 21-22,” ungkap Irene.

Keterangan Agus tak hanya penting untuk menelusuri penganggaran proyek e-KTP. Jika hadir dalam persidangan nanti bukan tak mungkin Agus ditanya soal ‘cuitan’ eks Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Nazaruddin pernah menyampaikan kalau Agus jadi salah satu pihak yang turut menikmati uang terkait proyek e-KTP. (AC/IN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here