KPK Buru Sjamsul di Singapura

Posted by on Sep 04, 2017 | Leave a Comment

Demonstrasi terhadap Sjamsul Nursalim di depan Kejaksaan Agung, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Demonstrasi terhadap Sjamsul Nursalim di depan Kejaksaan Agung, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jakarta – Kpkpos Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim yang diketahui sudah bertahun-tahun tinggal di Singapura. Untuk mempermudah penanganan, KPK sudah berkoordinasi dengan lembaga anti korupsi Singapura atau Corrupt Pratice Investigation Buraeu (CPIB).

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan, KPK mempertimbangkan untuk memeriksa obligor Bank Dagang Nasional Indonesia, Sjamsul Nursalim, di Singapura. Sebab, Sjamsul maupun istri tak kunjung memenuhi pemanggilan KPK.

“Kita bahas dulu apa yang akan dilakukan ke depan. Termasuk apakah kita akan melakukan (pemeriksaan di Singapura), dan kapan kita melakukan koordinasi (dengan lembaga antikorupsi Singapura),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin malam.

Sjamsul maupun Itjih Nursalim telah dua kali dipanggil KPK. Surat pemanggilan pertama dilayangkan pada 29 Mei 2017. Pemanggilan kedua diagendakan 25 Agustus 2017, namun surat pemanggilan KPK tetap tak digubris.

Febri mengakui KPK sudah berkoordinasi dengan Corrupt Pratice Investigation Buraeu (CPIB) di Singapura soal pemeriksaan Sjamsul. Apalagi bos PT Gajah Tunggal itu diketahui sudah menetap di Singapura bertahun-tahun. “Ada batas yurisdiksi yang harus kita hormati,” katanya.

Saat ini pun KPK bakal terus melanjutkan pemeriksaan saksi di Indonesia dengan tersangka Sjafruddin Arsyad Tumenggung dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI untuk BDNI yang dinilai setidaknya merugikan negara Rp3,7 triliun.

Sedang Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Indonesia memiliki dua kesalahan pokok dalam mengambil kebijakan ekonomi selama 20 tahun terakhir.

Kesalahan pertama, kata Kalla, adalah saat Indonesia memutuskan untuk mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kebijakan ini terjadi di era Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

“Kita berikan BLBI yang berlebihan sehingga negara berutang, mengeluarkan dana hampir lebih dari Rp600 triliun hanya dalam waktu dua tahun,” ujar Kalla.

“Rp 600 triliun waktu itu apabila dihitung sekarang segala macam bunganya bisa kira-kira Rp3.000 triliun,” kata dia.

Hal ini disampaikan Kalla saat memberikan kuliah umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler (PPRA) ke-56 dan Program Pendidikan Singkat (PPSA) ke-21 Lemhanas Tahun 2017, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

Lalu kesalahan kedua, demikian Jusuf Kalla, adalah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini dilakukan selama dua periode pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Di periode pertamanya, SBY berpasangan dengan Kalla.

“Kita menyubsidi BBM begitu besar dalam waktu sepuluh tahun. Yang menikmati orang punya mobil seperti kita semua di sini,” ucap Kalla.

“Apabila digabung semua itu mungkin kira-kira Rp6.000 triliun yang kita telah buang untuk menyelesaikan masalah-masalah,” tuturnya.

Menurut Kalla, dua kesalahan inilah yang menyebabkan kemajuan ekonomi Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kalla berandai-andai, misalkan dana tersebut setengahnya saja dipakai untuk membangun infrastruktur, seperti yang digenjot di era pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo saat ini.

“Sekiranya setengah saja kita pakai untuk infrastruktur, infrastruktur kita tidak akan kalah dari negara tetangga. Tidak akan kalah,” ucap Kalla.

Seperti diketahui, eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Dalam kasus ini diduga terjadi kerugian negara sekurangnya Rp3,7 triliun.

BDNI merupakan salah satu bank berlikuiditas terganggu karena dampak krisis ekonomi 1998. BDNI mengajukan pinjaman lewat skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Namun dalam perjalanannya, BDNI menjadi salah satu kreditor yang menunggak. Pada saat yang bersamaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang lebih ringan dengan dasar Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2002.

Berdasarkan Inpres tersebut, bank yang menjadi obligor BLBI bisa dinyatakan lunas hutangnya jika membayar lewat 30 persen uang tunai dan menyerahkan aset senilai 70 persen dari nilai hutang.

Syafruddin yang telah menjabat sebagai Ketua BPPN sejak April 2002, mengusulkan ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) agar SKL BDNI disetujui pada Mei 2002.

Perubahan litigasi pada kewajiban BDNI jadi rekstruturisasi aset sebesar Rp4,8 triliun. Hasil restrukturidasi adalah Rp1,1 triliun dinilai dapat dipenuhi dan ditagihkan ke petani tambak yang memiliki hutan ke BDNI.

Namun, hutang senilai Rp3,7 triliun tidak dibahas dalam proses resutrukturisasi. Sehingga ada kewajiban BDNI sebagai obligor yang belum ditagih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara atas kebijakan yang dikeluarkan Syafruddin sekurang-sekurangnya merugikan negara hingga Rp3,7 triliun. Syafruddin diduga telah menguntungkam diri atau orang lain atau korporasi dalam kebijakan penerbitan SKL BLBI untuk BDNI.

Atas perbuatannya, Syafruddin disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here