KPK Kembali Panggil Beberapa Mantan Anggota DPRD Sumut

Posted by on May 14, 2018 | Leave a Comment

Kasus Suap Gatot Berlanjut

gatot-pujo-nugrohoJakarta – KoranAntiKorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam kasus dugaan penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Jumat (11/5).

Kedua saksi tersebut merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019. Mereka adalah Rahmianna Delima Pulungan (periode 2009-2014) dan Tiaisah Ritonga (periode 2009-2014 dan 2014-2019).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MYS (M Yusuf Siregar),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi.

Sebelumnya KPK telah memeriksa empat orang saksi dalam kasus dugaan penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Selasa (8/5/2018).

Mereka adalah Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Abdul Hasan Maturidi, dan Biller Pasaribu. Dalam kasus ini, KPK sudah memproses lebih dulu 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumut. Mereka telah divonis Pengadilan Tipikor Medan dengan rata-rata 4 sampai 6 tahun penjara. Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan para saksi yang dipanggil tersebut termasuk dari 38 orang yang telah ditetapkan.

Dalam penyidikan kasus itu, lebih dari 30 anggota DPRD Sumutera Utara telah mengembalikan uang dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp1,9 miliar.

“Jumlahnya variatif ada yang mengembalikan Rp5 juta ada juga yang mengembalikan Rp10 juta, Rp15 juta. Ada juga yang mengembalikan Rp200 juta,” ungkap Febri.

Febri menyatakan uang pengembalikan tersebut diterima sebagai uang titipan dan dijadikan bukti penanganan perkara.

Menurut dia, KPK terus mendalami dan memilah dugaan penerimaan dana terhadap 38 anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, terutama hubungannya dengan kewenangan dan periode jabatan masing-masing.

“Diduga penerimaan suap terkait dengan empat kondisi mulai dari persetujuan laporan pertanggungjawaban Gubernur hingga membatalkan interpelasi DPRD,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Para anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.(BEN/INT)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here