KPK Masuk Desa

Posted by on Aug 21, 2017 | Leave a Comment

Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi anti rasuah ini begitu gencar melakukan penangkapan terhadap para koruptor.

Sampai muncul istilah “KPK masuk desa” ketika perangkat pemerintah daerah hingga level kepala desa terciduk operasi tangkap tangan. Namun, korupsi tetap saja marak. Sejak KPK berdiri pada 2002, penindakan terhadap koruptor belum juga sampai pada titik kulminasi.

Data menunjukkan, tangkapan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Puncaknya ialah tahun lalu, dengan jumlah penyidikan mencapai 99 kasus dan penjatuhan vonis 81 kasus. Itu pun disebabkan tahun ini belum bisa ikut diperhitungkan karena masih berjalan.

Di satu pihak, penindakan yang gencar menunjukkan upaya keras penegak hukum memberantas korupsi. Di sisi lain, pelaku korupsi seakan tidak ada habisnya dan terus bertambah.

Tren itu memunculkan pendapat, pemberantasan korupsi dengan menitikberatkan pada penindakan tidak berhasil. Semestinya pencegahan lebih diutamakan. Pertanyaannya, apakah penindakan sudah dilakukan dengan maksimal hingga menimbulkan efek jera? Fakta menunjukkan rata-rata vonis yang dijatuhkan kepada koruptor dari tahun ke tahun tergolong ringan. Selama semester I 2017, dari 315 perkara yang masuk penanganan pengadilan, sebanyak 262 kasus dikenai vonis maksimal 4 tahun penjara.

Bahkan, tercatat hakim memberikan vonis bebas di 22 kasus. Bukan hanya hakim, jaksa juga rata-rata mengajukan tuntutan ringan. Padahal, amat jarang putusan hakim melebihi tuntutan jaksa.

Belum lagi uang pengganti yang dibebankan kepada koruptor. Rata-rata nilainya jauh di bawah kerugian negara yang ditimbulkan. Mahkamah Agung berulang kali diminta mengeluarkan pedoman pemidanaan korupsi agar hakim tidak bermurah hati pada koruptor.

Pedoman itu memuat kriteria, indikator, faktor-faktor yang memberatkan, dan rentang hukuman yang perlu dijatuhkan hakim. Jaksa pun demikian, tuntutan harus dibuat semaksimal mungkin sehingga tidak lagi dilempari bola oleh hakim yang menyebut vonis ringan karena tuntutan sudah ringan. MA juga bisa berdalih hakim memiliki diskresi dengan mempertimbangkan fakta-fakta di pengadilan.

Potensi hukuman yang ringan turut membuat mereka pantang mundur melakukan korupsi. Oleh karena itu, kekompakan lembaga peradilan untuk membuat jera koruptor sangat krusial dalam upaya memberantas korupsi. Bila perlu, hakim menjatuhkan hukuman-hukuman tambahan tanpa menyalahi peraturan perundangan.

Misalnya, sesekali publik juga perlu melihat terpidana koruptor membersihkan toilet umum di pasar tradisional. Koruptor perlu tahu tidak mudah membersihkan kotoran seperti perbuatan mereka. (***)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here