KPK Periksa Calon Plt Gubsu

Posted by on Jun 04, 2018 | Leave a Comment

Terkait Kasus E-KTP

plt-gubsuJakarta – KoranAntiKorupsi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh yang kabarnya santer akan diplot sebagai Pj Gubsu, hingga pasangan kepala daerah baru terpilih dan ditetapkan, akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e).

Zudan masih menjalani proses pemeriksaan di gedung KPK setelah sebelumnya tiba pada pukul 10.15 WIB, Kamis (31/5/2018).

“Sekarang sedang dalam proses pemeriksaan,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

Irvanto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto pada 28 Februari 2018.

Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-E dengan perusahaannya yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-E.

Ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan “fee” sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-e.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Sedangkan Made Oka adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang “investment company” di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte. Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-E.

Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Calon Plt Gubsu

Perlu diketahui bahwa periodisasi jabatan Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi dan Wagubsu, Nurhazijah Marpaung akan berakhir pada 16 Juni mendatang dan nama penjabat (Pj) gubernur belum ditetapkan Kemendagri.

Informasi yang diperoleh dari Kantor Gubsu, Jumat (25/5) lalu, nama Zudan santer akan menjabat sementara kursi Sumut Satu. Zudan di kalangan birokrat diketahui cukup dikenal dan disegani, karena ikut “membidani” sejumlah peraturan atau keputusan Kemendagri. Antara lain peraturan tentang bantuan sosial (bansos) yang sudah selesai digodok secara alot di kementerian terkait, dan kabarnya sudah mendapat persetujuan dari ‘decision maker’.

“Untuk namanya secara resmi belum ada. Nanti ‘kan Kemendagri yang usulkan ke presiden. Biasanya dari pejabat eselon I di jajaran Kemendagri,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip, kemarin.

Kaiman tak memungkiri kemungkinan nama Zudan dirumorkan sebagai Pj Gubsu nanti. Sebab sesuai ketentuan dan mayoritas yang bisa menjadi Pj gubernur merupakan pejabat eselon I di tingkat kementerian. “Sah-sah saja kalau nama beliau (Zudan) digadang-gadang dan diisukan media. Tapi kita belum ada terima salinan dan informasi resminya,” katanya.

Posisi Pj Gubsu ini sangat strategis, mengingat Gubsu dan Wagubsu terpilih hasil Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, diperkirakan baru akan dilantik pertengahan penghujung akhir tahun. Sehingga rentang waktu untuk Pj Gubsu relatif panjang, dan dipandang memerlukan tokoh atau figur yang benar-benar piawai dan berpengalaman memimpin Sumut di masa transisi.

Terkait informasi tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Arief M Edie, saat dikonfirmasi, mengatakan belum mendapat info mengenai nama Pj Gubsu. “Sejauh ini belum ada. Seperti yang saya katakan tempo hari, sekarang ini kita lagi godok siapa orangnya. Yang pasti nanti nggak akan ada kekosongan jabatan gubernur. Jabatan akan langsung diisi sebelum periodisasi Gubsu Erry Nuradi dan Wagubsu Nurhazijah Marpaung berakhir,” katanya.

Disinggung mengenai waktu pengisian Pj Gubsu yang masih  dalam masa libur dan cuti bersama Lebaran (ASN mendapat jatah libur Lebaran pada 9-21 Juni 2018, Red), Arief menegaskan, hal tersebut tidak jadi masalah. “Cuti bagi yang cuti. Tugas negara jalan terus,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, masih cukup waktu bagi pihaknya menggodok pejabat eselon I di Kemendagri, sebelum akhirnya menetapkannya sebagai Pj Gubsu. “Masih lama (16 Juni, Red). Untuk Jabar yang tanggal 13 saja masih landai (belum ada). Pada saatnya akan diinfo, Mas,” katanya

Sementara itu Zudan Arif Fakrulloh, yang berusaha dikonfirmasi wartawan kepadanya selama beberapa hari belakangan, akhirnya ia sahuti. “Saya tidak tahu, Bang,” katanya singkat kepada salahsatu wartawan via aplikasi WhatsApp, Kamis (31/5).

Disinggung soal sangat santernya nama Zudan dalam bursa Pj Gubsu, ia lantas tak ingin menanggapi. Pertanyaan yang dilontarkan itu hanya sekadar ia baca pada pesan WA.

Plt Sekdaprovsu Ibnu Sri Hutomo saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui pasti kapan waktu penunjukkan Pj Gubsu dilakukan.  “Kalau itu wewenang pusat (Kemendagri). Kita hanya menunggu arahan saja,” katanya. Pun saat ditanya informasi bahwa santer nama Zudan Arif akan diplot jadi Pj Gubsu, Ibnu juga tidak mengetahuinya. “Gak tahu saya,” pungkasnya.

Kemendagri sendiri sejauh ini masih menggodok sosok pejabat eselon I di jajarannya sebelum ditetapkan sebagai Pj gubernur. Karena selain Sumut, ada juga Provinsi Jawa Barat yang akan berakhir periodenisasi kepala daerahnya pada 13 Juni.(INT/BEN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here