KPK Umumkan LHKPN Cagub dan Cawagub NTB

Posted by on May 07, 2018 | Leave a Comment

Mataram – KoranAntiKorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

Data yang dihimpun, dari empat paslon yang ikut dalam kontestasi Pilkada NTB 2018, calon wakil gubernur nomor urut empat TGH Lalu Gede Muh Ali Wisarakti memiliki jumlah kekayaan paling tinggi mencapai Rp93,382 miliar lebih.

Disusul calon wagub nomor urut tiga Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp25,753 miliar lebih, selanjutnya calgub nomor urut empat H Moch Ali Bin Dachlan dengan kekayaan mencapai Rp14,104 miliar lebih.

Setelah itu, calon Gubernur nomor urut tiga Zulkieflimansyah dengan kekayaan Rp5,484 miliar lebih, calon wagub nomor urut dua H Mori Hanafi sebesar Rp3,831 miliar.

Calon gubernur nomor urut satu H Moh Suhaili Fadil Thohir dengan jumlah kekayaan mencapai Rp2,773 miliar lebih, calon gubernur nomor urut satu H Ahyar Abduh memiliki kekayaan mencapai Rp2,588 miliar lebih dan posisi terakhir dari semua calon tersebut calon wagub nomor urut satu H Muhammad Amin memiliki harta kekayaan paling rendah Rp1,649 miliar lebih.

Meski demikian, dari empat pasangan calon terdapat dua calon yang masih memiliki hutang. Mereka di antaranya H Muhammad Amin berhutang Rp124.022.224 dan Zulkieflimansyah sebesar Rp13.338.839.

Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana mengatakan, tujuan pengumuman LHKPN para calon kepala daerah yakni untuk sarana pengendalian internal. Mengingat, setiap perubahan harta kepala daerah harus dilaporkan setiap tahun dan dapat diawasi oleh masyarakat.

“Untuk masyarakat, pengumuman LHKPN ini adalah sebagai salah satu penilaian untuk menentukan calon kepala daerah,” kata Wawan pada kegiatan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Paslon Kepala Daerah Sebagai NTB di Mataram, Jumat (4/5).

Dia mengharapkan, partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk memantau ketatan para calon kepala daerah dalam mengumumkan kekayaannya. Masyarakat juga bisa melaporkan kepada KPK bila menemukan harta calon kepala daerah tidak dilaporkan.

“Ini penting supaya masyarakat sadar dan tahu betul sosok pemimpin yang mereka pilih,” tegas dia.

Selain Nusa Tenggara Barat, kegiatan Pilkada Berintegritas 2018 juga dilaksanakan di 14 provinsi lain, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Untuk diketahui, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di ikuti empat pasangan calon, yakni pasangan nomor urut satu H Moh Suhaili FT dan H Muhammad Amin. Pasangan ini diusung Partai Golkar, Nasdem dan PKB. Pasangan nomor urut dua H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi yang diusung enam partai, yakni Gerindra, PDI Perjuangan, PPP, PAN, Hanura, PBB.

Kemudian, pasangan nomor urut tiga H Zulkieflimansyah dan Hj Sitti Rohmi Djalilah yang diusung Partai Demokrat dan PKS. Terakhir pasangan nomor urut empat H Moch Ali Bin Dahlan dan TGH Lalu Gede Muh Ali Wisarakti yang maju melalui jalur perseorangan (independen).(ANT/AC)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here