Lagu ‘Century’, Akankah Merdu Kembali

Posted by on Apr 16, 2018 | Leave a Comment

Setelah lama menguap kasus Bank Century akhirnya kini muncul disaat memasuki Tahun Politik.

Pernyataan ini keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan atas kasus skandal Bank Century. Hal tersebut termuat dalam putusan bernomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.sel. dimana Hakim mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi (Maki) dengan termohon pihak KPK.

Hasil putusan memerintahkan KPK  untuk melakukan proses hukum selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.

Dalam bentuk melakukan penyidikan dan kemudian menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya.

Tentu saja hal ini membuat banyak kalangan terkejut, sebab disaat beberapa kasus besar belum terselesaikan seperti salahsatunya kasus korupsi e-KTP, kasus Bank Century kini mulai terdengar kembali.

Bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai, keputusan tersebut agak aneh. Sebab, biasanya praperadilan ditujukan bagi perkara yang sedang berlangsung. Sedangkan, kasus Bank Century sudah cukup lama diperkarakan.

JK mengatakan, dari kacamata orang awam, keputusan praperadilan ini berbeda dengan yang lainnya. JK meminta semua pihak menghormati proses hukum tersebut. Akan tetapi, dia meminta agar keputusan praperadilan ini bisa dijelaskan dengan baik kepada masyarakat.

Namun yang pasti munculnya kasus bailout bank Century ini lagunya tidak semerdu beberapa waktu lalu. Namun LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama keluarga mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK menindaklanjuti putusan PN tersebut.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berencana akan mengundang ahli untuk meminta pendapat sehubungan dengan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap penyidikan lembaga antirasuah itu dalam kasus Bank Century.

Karena menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan perlu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian KPK dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang menjadi sorotan publik tersebut, agar tidak melakukan langkah yang salah.

Selain mengundang para ahli, KPK juga akan meneliti putusan praperadilan itu. Jika dalam penelitian itu ada bukti permulaan, baru akan dilakukan penyelidikan. Bila di tahap penyelidikan ditemukan dua alat bukti, kata dia, baru bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.

Kasus Bank Century bermula dari penetapannya menjadi bank gagal berdampak sistemik. Atas penetapan itu Bank Century mendapat dana talangan Rp 6,76 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pada 21 November 2008 sekitar pukul 04.30 WIB, Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kemudian dilakukan penghentian seluruh pengurus Bank Century. Lalu, penyetoran modal mulai dikucurkan secara bertahap terhitung 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 dengan total dana sebanyak Rp 6,76 triliun.

Pada Oktober 2009, LPS mengambil alih 90 persen lebih saham Bank Century yang kemudian berganti nama menjadi Bank Mutiara. Kini, LPS resmi mengalihkan saham PT Bank Mutiara Tbk sebesar 99 persen kepada perusahaan investasi asal Jepang, J Trust senilai Rp 4,41 triliun.

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here