Membenahi Internal KPK

Posted by on Aug 28, 2017 | Leave a Comment

Kemenangan  mantan hakim PN Jakarta Pusat Syarifuddin Umar dalam gugatan perdatanya membuat KPK harus membayar ganti rugi Rp100 juta dan juga menyerahkan kembali barang-barang penggugat yang telah disita.

Mahkamah Agung dalam perkara di tingkat kasasi memutuskan KPK terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Syarifuddin Umar.

Menjadi perhatian kita, bukan hanya sekadar persoalan ganti rugi. Keteledoran yang terbukti dilakukan KPK menyadarkan publik bahwa lembaga yang selama ini dipandang memegang teguh aturan dan etika itu, ternyata cacat prosedur.

Pasalnya, saat melakukan penyitaan, KPK tidak membekali penyidiknya dengan surat penggeledahan. Belum lagi soal berembusnya dugaan adanya mafia kasus yang muncul dalam rekaman video pemeriksaan terdakwa Miryam Haryani yang diputar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam rekaman itu Miryam sempat mempertanyakan independensi KPK kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang tengah memeriksanya.

Ia mengaku diberi tahu oleh seorang anggota Komisi III DPR bahwa ada tujuh orang dari unsur penyidik dan pegawai KPK yang menemui anggota Komisi III. Salah satunya diduga pimpinan setingkat direktur di KPK. Kepada Novel, Miryam mengaku diminta menyerahkan uang Rp2 miliar agar kasusnya dapat diamankan.

Belum lagi sejumlah temuan sementara yang disampaikan Pansus Hak Angket DPR tentang kinerja KPK. Temuan mengenai penyimpangan prosedur dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menjadi perhatian utama pansus. Di samping dalam penggunaan anggaran, yang berdasarkan hasil audit BPK banyak hal belum dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan-dugaan itulah yang mesti ditepis KPK.

Dalam hal ini marwah KPK benar-benar dipertaruhkan. Tudingan-tudingan kesewenangan KPK tidak boleh dibiarkan liar hingga dianggap menjadi suatu kebenaran. Usut tuntas, buka dengan gamblang hasil pemeriksaan, klarifikasi atau apa pun itu. Jangan ada yang ditutupi.

Demikian juga dengan pembenahan prosedur dalam penanganan perkara. Jangan sampai arogansi muncul, kembali melakukan penggeladahan tanpa melewati prosedur seharusnya.

KPK harus tetap kuat supaya pemberantasan korupsi tidak mengendur. Bangsa ini masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Membenahi internal KPK menjadi syarat upaya penguatan itu.

Upaya penegakan hukum mestinya tidak cukup dengan niat yang baik, tetapi harus melalui prosedur yang baik pula. Publik paham kalau KPK bukanlah lembaga yang sempurna. Akan tetapi, publik tidak terima jika ternyata KPK tercela. (***)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here