Mencegah Korupsi dari Dalam

Posted by on Oct 09, 2017 | Leave a Comment

Hujatan dan tudingan terhadap pelaku korupsi beraneka ragam. Rakus, tak punya integritas, mentalnya rusak. Begitulah kira-kira hujatan publik terhadap mereka yang ‘dikukuhkan’ sebagai koruptor ataupun yang masih terduga koruptor.

Namun, perlu kita ketahui bersama ada hal lain yang turut andil memaksimalkan potensi kerakusan dan kerusakan mental itu. Salah satunya karena sistem pengawasan di internal pemerintahan yang majal. Sistem yang tak becus membuat pengawas-pengawas internal tidak berfungsi baik, malah tak jarang mereka sendiri yang mempraktikkan korupsi.

Nyata terjadi bahwa lingkungan aparatur negara masih dipenuhi pejabat dan petugas bermental korup serta nihil integritas. Padahal, secara kelembagaan, setiap kementerian punya inspektorat jenderal (itjen) dan pemerintah daerah punya badan pengawasan daerah (bawasda).

Logikanya, ketika lembaga-lembaga itu berfungsi dengan benar, mestinya korupsi bisa dicegah dari awal. Kalau memang sistem pengawasan dan pencegahan internal betul-betul dijalankan, mestinya tak akan pernah ada penangkapan terhadap pejabat negara dan kepala daerah oleh KPK.

Akan tetapi, fakta berkata lain. Banyaknya lembaga pengawas internal ternyata tak menjamin tabiat korupsi menjadi hilang. Analisis yang mengemuka belakangan ini ialah bahwa posisi lembaga pengawas internal tidak mencerminkan independensi.

Misalnya, itjen di kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Padahal tugas mereka mengawasi internal di lingkungan kementerian, termasuk menterinya.

Begitu pula yang terjadi di daerah. Bisakah kita berharap bawasda menjalankan fungsi pengawasan tanpa rasa sungkan dan takut jika yang diawasi ialah bupati, wali kota, atau gubernur yang membawahi mereka?

Intinya, keberadaan mereka semakin lama dinilai semakin tidak efektif.

Melempemnya mereka salah satunya disebabkan struktur pemerintahan yang tak memungkinkan adanya pengawasan yang efektif.

Solusinya ialah lembaga-lembaga itu perlu ditata ulang. Banyak opsi untuk itu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan agar itjen di kementerian ataupun lembaga langsung bertanggung jawab kepada presiden untuk lebih menjaga independensi.

Struktur seperti itu setidaknya akan mengurangi kecanggungan dan keraguan aparat pengawas karena posisi mereka sejajar dengan yang diawasi. Publik tahu, pemerintah pun tahu, KPK tak bisa bekerja sendirian memerangi korupsi.

Lembaga itu butuh dukungan dari seluruh sisi dan lini. Karena itu, sudah saatnya lembaga pengawasan internal pemerintah diefektifkan, terutama dalam rangka mencegah korupsi dari dalam. (***)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here