Mengawasi Korupsi Malah Didakwa Korupsi

Posted by on Jun 24, 2013 | Leave a Comment

Gara-gara mencatut biaya kegiatan joint audit, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Mohammad Sofyan didakwa korupsi. Penuntut umum I Kadek Wiradana mendakwa Sofyan melanggar Pasal 2 ayat (1), subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sofyan bersama-sama Abdul Apip, Suharyanto, Jauhari Sembiring, Marhusa Panjaitan, Amin Priatna, dan Slamet Poernomo secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. “Yang merugikan negara Rp36,484 miliar,” kata Kadek, Kamis (20/6) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Peristiwa bermula pada Agustus 2008. Sofyan dan sejumlah pejabat Inspektorat Jenderal (Itjen) Depdiknas –sekarang Kemendiknas- mengadakan rapat penyusunan kegiatan joint audit. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) di lingkungan Itjen Depdiknas.

Kadek mengatakan, Itjen Depdiknas mendapat tambahan anggaran, serta melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan kegiatan. Sofyan lalu menandatangani kerja sama dengan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polsoskam BPKP tanggal 15 Desember 2008.

Lima program pendidikan nasional yang menjadi objek wasrik, meliputi program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun, peningkatan mutu SD, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, pendidikan tinggi yang mendukung program wajib belajar sembilan tahun, dan sertfikasi guru.

Sesuai DIPA tahun anggaran (TA) 2009, Itjen Depdiknas mendapatkan alokasi Rp183,649 miliar untuk pelaksanaan program joint audit wasrik. Sofyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan pelaksanaan wasrik sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun (sarpras) dilaksanakan Inspektorat I.

Sementara, wasrik peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing (mutu) dilaksanakan Inspektorat II. Wasrik pendidikan tinggi (dikti) yang mendukung program wajib belajar sembilan tahun, Inspektorat III. Wasrik sertifikasi guru (sergu), Inspektorat IV dan wasrik dana alokasi khusus (DAK) peningkatan mutu SD, Inspektorat Investigasi.

Dari total anggaran Rp183,649 miliar yang dialokasikan Itjen Depdiknas untuk program joint audit wasrik, Inspektorat I dan II, masing-masing mendapat anggaran Rp55,554 milar. Inspektorat III Rp9,080 miliar, Inspektorat IV Rp22,832 miliar, dan Inspektorat Investigatif mendapat Rp40,627 miliar.

Selanjutnya, Sofyan memerintahkan Inspektorat I menyusun SOP wasrik di Bogor yang diikuti pula Sekretaris Jenderal Abdul Apip dan Inspektur I Suharyanto. “Kenyatannya kegiatan tidak dilaksanakan, tapi terdakwa memerintahkan Suharyanto mencairkan anggaran Rp319,097 juta atas kegiatan penyusuan SOP,” ujar Kadek.

Sofyan memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Inspektorat I Tini Suhartini membuat pertanggungjawaban, seolah-olah penyusuan SOP wasrik telah dilaksanakan di Grand Jaya Raya Bogor Resort & Convention Hotel. Padahal, uang Rp319,097 juta dibagi-bagikan kepada Sofyan dan sejumlah peserta.

Menurut Kadek, Sofyan, Apip, Suharyanto, dan Sam Yohn masing-masing mendapat Rp8,35 juta dan Rp234,097 juta dibagi-bagikan kepada para peserta. Sisanya, Rp51,6 juta digunakan untuk biaya pembuatan kwitansi fiktif, operasional tim pengendali pusat, bantuan lembur Suharyanto, dan operasional Inspektorat I.

Dalam pelaksanaan kegiatan wasrik, Sofyan memerintahkan Tini memotong lima persen dari uang harian yang diterima masing-masing peserta, seluruhnya Rp81 juta. Sofyan juga memerintahkan pencairan biaya transportasi dan penginapan para peserta yang tidak mengikuti kegiatan sejumlah Rp2,896 miliar.

Uang hasil pemotongan itu dibagi-bagikan kepada Sofyan Rp31,284 juta, Apip Rp30,799 juta, Suharyanto Rp32,848 juta, Inspektur II Jauhari Sembiring Rp15,266 juta, Inspektur III Marhusa Panjaitan Rp13,359 juta, Inspektur IV Amin Priatna Rp13,824 juta, dan Inspektur Investigatif Slamet Poernomo Rp15,552 juta.

Kadek mengungkapkan, perbuatan serupa juga dilakukan Sofyan dalam pelaksanaan wasrik sarpras tahap dua, penyusunan laporan nasional, serta pelaksanaan wasrik mutu, dikti, sergu, dan DAK. Sofyan memerintahkan pemotongan dan pembuatan kwitansi fiktif. Perbuatan Sofyan telah memperkaya diri sendiri Rp1,103 miliar.

Selain itu, memperkaya Apip Rp258,631 juta, Suharyanto Rp224,742 juta, Jauhari Rp300,875 juta, Marhusa Rp334,019 juta, Amin Rp268,192 juta, dan Slamet Rp153,862 juta. Akibat perbuatan Sofyan, negara dirugikan Rp36,484 miliar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Itjen Kemendiknas pada 26 Desember 2012.

Menanggapi dakwaan penuntut umum, Sofyan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). Pengacara Sofyan, Henry P Siagian menganggap dakwaan penuntut umum sudah memenuhi syarat formil. Dengan demikian, Ketua Majelis Hakim langsung mengangendakan pemeriksaan saksi untuk sidang selanjutnya.

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here