Mengkaji Ulang Densus Tipikor

Posted by on Oct 30, 2017 | Leave a Comment

Korupsi tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa. Karenanya, korupsi wajib diperangi dengan cara-cara luar biasa pula. Itulah alasan utama pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2002. KPK dibentuk saat itu karena penegak hukum konvensional dianggap tidak efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.

Setelah 15 tahun KPK berjalan, jujur diakui bahwa korupsi tidak pernah mati. Koruptor banyak akal bulusnya sehingga mati satu tumbuh seribu korupsi. Karena itulah, tegas dikatakan bahwa jangan pernah  membiarkan pemberantasan korupsi hanya dibebankan di atas pundak KPK.

KPK bukanlah aladin dan lampu ajaibnya di cerita dongeng. KPK bekerja di dunia nyata dan nyatanya korupsi tidak pernah habis diberantas. Apalagi, dalam praktiknya diduga banyak yang tidak pas dalam penindakan korupsi yang dilakukan KPK.

Ambil contoh, status tersangka yang terlalu lama menggantung sebelum orang dijadikan terdakwa. Dalam situasi dan kondisi seperti itulah, muncul gagasan pembentukan detasemen khusus pemberantasan tindak pidana korupsi alias densus tipikor.

Sesungguhnya bagus bila semakin banyak yang peduli dengan pemberantasan korupsi. Akan terjadi perlombaan di jalan kebaikan. Namun, apakah jumlah yang berlomba lebih penting daripada kualitas peserta perlombaan?

Alih-alih perlombaan menuju kebaikan, yang terjadi ialah tumpang-tindih kewenangan sehingga hasilnya justru keburukan. Oleh karena itu, kita mendorong pemerintah menimbang ulang pembentukan densus tipikor.

Dalam bahasa Wapres Jusuf Kalla, densus tipikor belum diperlukan. Lebih baik, kita perkuat KPK. Apalagi densus tipikor membutuhkan dana yang tidak sedikit, sekitar Rp2,6 triliun.

Ide pembentukan densus tipikor semestinya juga dibaca sebagai warning bagi KPK untuk membenahi diri supaya pemberantasan korupsi berlangsung secara benar dan efektif. Bila KPK tidak benar dan tidak efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, fungsi atau kewenangannya bisa diambil alih lagi oleh lembaga lain.

Kita yakin Presiden mengambil keputusan yang tepat terkait dengan gagasan pembentukan densus tipikor. Sekali lagi kita ingatkan, ide pembentukan densus tipikor perlu dikaji ulang. Karenanya, pemerintah memutuskan pembentukan densus tipikor ditunda dan masih akan dipelajari lebih mendalam. (***)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here