Menunda Berarti Menolak

Posted by on Oct 30, 2017 | Leave a Comment

Rencana Pembentukan Densus Tipikor

densus-tipikorMedan – Kppkpos Kontroversi tentang pembentukan detasemen khusus (Densus) tindak pidana korupsi (Tipikor) Polri akhirnya mereda. Presiden Joko Widodo memutuskan menunda rencana pembentukan Densus Tipikor Polri. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang.

“Diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda untuk kemudian dilakukan pendalaman  lebih jauh lagi,” ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, seusai rapat.

Pengkajian rencana pembentukan Densus Tipikor, lanjut Wiranto, diserahkan ke Kemenko Polhukam. “Itu akan diserahkan kepada Menko Polhukam untuk mendalami lebih jauh lagi sehingga nanti pada saat yang tepat tentu akan ada penjelasan lagi mengenai hasil pendalaman itu,” lanjut Wiranto. Soal kapan waktu yang tepat, Wiranto belum bisa menjawabnya.

Ia sekaligus meminta agar polemik mengenai wacana pembentukan Densus Tipikor tersebut dihentikan.”Maka  dengan demikian, isu mengenai ini kita berhenti dulu. Enggak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini,” lanjut dia.

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Dari unsur kepolisian, tampak hadir Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto. Polri sebelumnya sudah membahas di internal mengenai pembentukan Densus Tipikor.

Polri membutuhkan anggaran sekitar Rp2,6 triliun untuk membentuk Densus Tipikor. Anggaran tersebut termasuk  untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp786 miliar, belanja barang sekitar Rp 359 miliar dan belanja modal Rp1,55 triliun.

Nantinya Densus Tipikor akan dipimpin seorang jenderal bintang dua dan akan dibentuk satgas tipikor kewilayahan. Satgas tipikor tersebut akan dibagi tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas). Rencananya, Densus Tipikor akan berkantor di bangunan lama milik Polda Metro Jaya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung sikap Presiden Jokowi.  “Jadi, kalau pemerintah katakan perlu dikaji  lagi, sebenarnya tak ada masalah. Bagus-bagus saja,” ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.

Menurut Fadli, Polri merupakan salah satu institusi yang memang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Soal keputusan penundaan Densus Tipikor, Fadli mengatakan itu hak pemerintah.

“Terserah pemerintah, ya. Kita melihatnya Polri suatu institusi yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi, begitu juga dengan kejaksaan dan KPK. Saya kira kita lihat saja,” ucap dia.

Fadli memandang keberadaan Densus Tipikor, seandainya jadi dibentuk, memang dapat membantu pemberantasan korupsi. “Kalau berdasarkan apa yang dilihat, bisa saja membantu. Tapi kita juga tidak ingin ini menjadi alat politik nantinya,” jelas Fadli.

“Itu kan ada plus-minus, pro-kontra, tinggal bagaimana positioning saja. Yang jelas, harapan masyarakat ingin ada KPK yang kuat, profesional, independen, imparsial, itu kenyataan. Dan saya kira dukungan ke KPK masih kuat,” pungkas dia.

Ditundanya pembentukan Densus Tipikor oleh Presiden Joko Widodo didasarkan atas sejumlah alasan.

Pertama, pembentukan Densus Tipikor membutuhkan payung hukum berupa undang-undang. Sebab, tugas dan fungsi  Densus melibatkan institusi penegak hukum lain, misalnya Kejaksaan dan Pengadilan.

“Dalam pelaksanaannya memang masih perlu suatu kajian yang lebih jauh lagi. Mengapa? Karena lembaga ini harus dikoordinasikan dengan kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan satu atap. Itu tentu butuh payung undang-undang,” ujar Menkopolhukam Wiranto di Istana Presiden, Selasa.

Sementara itu, untuk merumuskan sebuah undang-undang sendiri membutuhkan waktu yang lama karena mesti melalui tahap di kementerian terkait serta proses politik di DPR RI.

Kedua, pembentukan Densus Tipikor tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebagai lembaga baru,  pembentukan Densus Tipikor mesti didahului dengan  tahap usulan hingga persetujuan lembaga-lembaga penegak  hukum yang sudah ada.

“Dari Menpan RB menyatakan bahwa masih cukup panjang prosesnya. Menpan RB harus menerima usulan dulu. Secara struktur kelembagaan dan kepegawaian juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan, baru ada usulan kepada Presiden,” ujar Wiranto.

“Maka diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,” lanjut dia.

Menanggapi ditundanya pemebentukan densus tipikor, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri   Diansyah mengatakan, pihaknya menghargai keputusan yang sudah diambil Presiden Jokowi dengan menunda pembentukan Densus Tipikor. “KPK tentu menghargai keputusan yang diambil Presiden seperti yang sudah disampaikan,” kata Febri di kantornya, Selasa.

Namun demikian, Febri enggan menanggapi lebih jauh terkait urgensi dibutuhkan atau tidaknya pembentukan Densus Tipikor usungan Korps Bhayangkara dalam waktu dekat.

Terlepas dari ada atau tidaknya Densus Tipikor, kata Febri, pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan  lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas korupsi.

“KPK, kepolisian, dan kejaksaan sesuai dengan ketentuan akan terus melakukan kerja pemberantasan korupsi, kita kan punya mekanisme koordinasi dan supervisi,” jelasnya.

Sejauh ini, terdapat sekira 114 kasus korupsi yang ditangani tiga lembaga penegak hukum, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Sedangkan kasus korupsi yang dilakukan supervisi oleh KPK dengan Polri dan kejaksaan sebanyak 17 kasus.

“Itu semua dimulai SPDP disampaikan penyidik Polri dan kejaksaan ke KPK sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2002,” pungkasnya.

Menunda Berarti Menolak

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengakui  Densus Tipikor diperlukan dalam konteks pemberantasan korupsi. Namun, dia meyakini Presiden Joko Widodo tidak akan meluluskannya.

“Saya menangkap isyarat, Densus ini tidak akan jadi. Karena, Presiden menyatakan menunda. Biasanya menolak, bukan menunda waktu,” kata Mahfud di Indonesia Lawyers Club, tvOne, Selasa (24/10).

Mahfud mencontohkan, saat ribut-ribut merevisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi  bertemu DPR dan menyatakan “kita tunda”.

“Artinya, tidak pernah dibahas lagi. Penundaan tidak ada batasnya. Densus tidak didiskusikan lagi sampai jabatan Presiden Jokowi di periode pertama selesai. Seharusnya, diskusi ini sudah kita ditutup,” kata Mahfud lagi.

Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid itu menuturkan, Jokowi selalu menggunakan cara yang halus, tetapi sebenarnya tegas. “Ditunda, tetapi ditolak. Begitu juga dengan Perppu Ormas. Sudah jalan, kalau enggak mau bicarakan di pengadilan, DPR. Akhirnya, gol juga,” tuturnya.

Sebelumnya, anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Reda Manthovani, menilai pembentukan Densus  Antikorupsi tidak tepat. Seharusnya, kata Reda, yang dilakukan adalah memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kepolisian RI, Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejaksaan RI, dan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar dengan memberikan kewenangan dan anggaran yang cukup.

Reda justru mempertanyakan jumlah anggaran yang diperlukan untuk membentuk Densus Antikorupsi, yang mencapai Rp2,6 triliun. “Ini sangat bertolak belakang dengan turunnya anggaran penanganan perkara korupsi di kejaksaan negeri, yaitu dari rata-rata lima perkara korupsi per tahun menjadi hanya satu perkara korupsi per tahun pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2016 dan 2017,” katanya.

Padahal, menurut dia, kejaksaan negeri merupakan ujung tombak penanganan perkara korupsi di daerah. Penguatan anggaran penyidikan tindak pidana korupsi, kata Reda, harus beriringan dengan penguatan anggaran penuntutan.

Sementara Jaksa Agung M. Prasetyo juga sudah menolak mengirim jaksa untuk bergabung dengan Densus Antikorupsi. Dalam rapat gabungan antara Komisi III, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejari pada 16 Oktober lalu, Prasetyo menegaskan Kejaksaan Agung telah memiliki Satgasus P3TPK sejak 2015. “Tidak perlu personel jaksa berada satu atap dalam Densus Tipikor,” ucap Reda.

Ia menyebutkan, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejari, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, penempatan jaksa penuntut umum di bawah Densus Antikorupsi, yang secara struktural di bawah Polri, merupakan suatu tindakan yang melanggar undang-undang.

Bisa Dipahami

Pemerintah mengambil sikap tidak menyetujui maupun menerima melainkan menunda usulan pembentukan Densus Tipikor Polri untuk didalami lebih jauh. Keputusan menunda bisa dipahami publik mengingat pemerintah juga belum satu suara menyetujui pembentukan Densus Tipikor yang didorong seluruh fraksi di DPR.

Pakar hukum dari Unpar, Bandung, Agustinus Pohan menyebut, pembentukan Densus Tipikor harus memberi pengaruh yang signifikan dalam pemberantasan korupsi dan manfaatnya bisa dirasakan maasyarakat.

Artinya, pembentukan densus harus dipikirkan matang-matang. Densus Tipikor, kata Pohan, bila nantinya dibentuk, memikul tugas berat yaitu mengubah wajah Polri dalam pemberantasan korupsi. Seandainya densus tidak maksimal maka dikhwatirkan menjadi beban baru bagi Polri yang telah memiliki Densus 88 yang disegani dalam pemberantasan terorisme.

“Saya kira penundaan itu bisa dipahami karena harus dipastikan bahwa densus akan memberi pengaruh yang signifikan dalam pemberantasan korupsi dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Pohan, saat dihubungi, Rabu.

Sementara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Polri menerima keputusan Presiden Joko Widodo soal penundaan pembentukan Densus Tipikor,  Ia tak mempermasalahkan penundaan itu.

“Kami, Polri, pada prinsipnya akan melaksanakan apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden,” ujar Tito, seusai melaksanakan rapat dengan Komisi III, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Tito mengatakan, Kelompok Kerja (Pokja) internal akan kembali melakukan kajian dengan mengundang para ahli dan pemangku kepentingan untuk mematangkan konsep Densus Tipikor agar berjalan optimal.

Hasil kajian tersebut akan dipaparkan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden.

“Karena diminta lebih detil. Polri baru menyiapkan konsep secara umum seperti struktur, anggaran. Seperti apa assessmentnya,” kata dia.

Arahan Presiden, menurut dia, kurang lebih sama dengan arahan Pimpinan Komisi III DPR. Intinya, Polri diminta mengoptimalkan kerja pemberantasan korupsi serta bersinergi dengan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Saya kira enggak ada masalah. Yang kami kerjakan, Pokja akan kami rapikan kembali, bicarakan kembali lebih detil setelah itu kami laporkan ke Menkopolhukam,” ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu. (IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here