MK Gelar Sidang Pendahuluan Sengketa Pilkada 2017

Posted by on Mar 20, 2017 | Leave a Comment

Jakarta – Kpkpos Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pemillihan Kepada Daerah 2017 atas 27 perkara dari 50 perkara sengketa Pilkada yang sudah diregistrasi.

“Agenda hari ini mendengarkan permohonan para pemohon,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (16/3).

Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, pihak termohon yaitu KPUD dan pihak terkait yaitu pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, turut hadir untuk mendengarkan permohonan pemohon, jelas Fajar.

“Ada tiga sesi sidang dalam hari ini yaitu pukul 09.00 WIB, 13.00 WIB, dan pukul 16.00 WIB,” kata Fajar.

Pada Senin (13/3) MK sudah meregistrasi 50 perkara sengketa hasil Pilkada, yang empat diantaranya adalah sengketa hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sembilan sengketa hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta 35 sengketa hasil pemilihan bupati dan wakil bupati.

Meskipun total daerah yang berperkara berjumlah 48, ada dua daerah yang mengajukan lebih dari satu perkara sehingga total perkara yang diregistrasi berjumlah 50.

“Kabupaten Sarmi Provinsi Papua ada tiga perkara, sementara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku ada dua perkara yang didaftarkan,” kata Fajar.

Sidang pendahuluan akan dimulai pada 16 Maret 2017 hingga 22 Maret 2017.

Pemeriksaan dari sidang pendahuluan kemudian akan dilaksanakan pada 20 Maret 2017 hingga 24 Maret 2017, dan hasil pemeriksaan akan dibahas dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) pada 27 Maret hingga 29 Maret.

Setelah itu, sidang pleno pengucapan putusan dismissal akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai dengan 5 April.

Dalam putusan ini, perkara-perkara yang terbukti tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan akan diputus, sementara perkara yang memenuhi syarat formil akan memasuki pemeriksaan selanjutnya.(BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here