Nazaruddin Diusulkan Bebas Bersyarat

Posted by on Feb 05, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – Kpkpos Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung mengusulkan nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, mendapat pembebasan bersyarat. Nazar adalah terpidana 13 tahun penjara atas dua kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Baru kita usulkan kok pembebasan bersyaratnya,” kata Kepala Lapas Sukamiskin, Dedi Handoko saat dikonfirmasi, Kamis (1/2).

Menurutnya, pembebasan bersyarat ini diusulkan kepada direktur jenderal pemasyarakatan (dirjen pas) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Hingga kini, usulan tersebut masih dalam pembahasan.

“Ya (diusulkan) ke dirjen pas dan juga ke menkumham,” katanya.

Nazar divonis dalam dua kasus korupsi berbeda. Pertama, pada 20 April 2012, mantan anggota DPR itu divonis 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nazar terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar yang diserahkan mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris kepada dua pejabat bagian keuangan Grup Permai, Yulianis dan Oktarina Fury.

Selain itu, Nazar juga dinilai memiliki andil membuat PT DGI–yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring– memenangi lelang proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin, dari 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta menjadi 7 tahun penjara dan Rp 300 juta.

Saat menjalani masa hukuman ini, Nazar kembali divonis pada 15 Juni 2016 atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara. Nazar terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar. Dari uang tersebut, bos Permai Grup itu membeli saham PT Garuda Indonesia sekitar tahun 2011 menggunakan anak perusahaan Permai Grup.

Pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 Ayat (1) huruf k tertulis,”Yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.”

Syarat-syarat pemberian pembebasam bersyarat secara terperinci diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dedi menjelaskan, Nazar diusulkan mendapat pembebasan bersyarat karena telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Nazar yang berstatus sebagai justice collaborator juga telah membayar denda yang ditetapkan pengadilan. Selain itu, Nazar juga sudah menjalani dua pertiga dari masa hukuman. Selama menjalani masa hukuman, sejak 2013 hingga 2017, Nazar mendapat remisi atau pemotongan masa hukuman sebanyak 28 bulan.

“Kalau saya lihat sudah. Sudah memenuhi syarat administratif maupun subtantifnya. Dia punya (status) JC, justice collaborator. Kemudian pidana denda sudah dibayar. Kemudian malah sudah lewat tanggal dua pertiga (masa hukuman)-nya, tanggal 19 Desember 2017,” katanya.

Kalaupun usulan pembebasan bersyaratnya disetujui, Nazar tak serta merta langsung menghirup udara bebas. Nazar diharuskan menjalani masa asimilasi atau proses pembauran narapidana dengan kehidupan masyarakat terlebih dahulu. Berdasar perhitungan, Nazaruddin baru akan bebas pada 2020.

“Kurang lebih masih tiga tahun dia bebas. Sekitar 2020 nanti dia bebas,” katanya.

Sementara itu, Jubir KPK, Febri Diansyah mengaku belum mengetahui rencana Nazaruddin mendapat pembebasan bersyarat. Dikatakan, pembebasan bersyarat maupun asimilasi terhadap Nazaruddin merupakan kewenangan lapas karena statusnya saat ini merupakan narapidana.

“Proses asimilasi menjadi kewenangan lapas karena posisinya sudah menjadi narapidana,” katanya.

Selain dua kasus yang sudah menjeratnya, Nazar diduga “bermain” dalam berbagai proyek yang terindikasi korupsi. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mempertanyakan langkah KPK yang tidak menjerat Nazar terkait berbagai proyek tersebut.

Menjawab hal ini, Febri menyatakan proses hukum tidak bisa dilakukan dengan opini. Proses hukum, katanya, merupakan proses pembuktian.

Menurutnya, kasus pencucian uang yang membuat Nazar dihukum 6 tahun pidana penjara merupakan kasus yang terkait dengan banyak proyek yang “dimainkan” oleh whistleblower kasus megakorupsi e-KTP ini.

“Nazar sudah diproses di kasus korupsi dan pencucian uang. Untuk pencucian uang dengan nilai ratusan miliar rupiah terdiri dari banyak proyek. Proses hukum tentu tidak bisa dilakukan dengan opini, tetapi proses pembuktian,” katanya.(IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here