Oknum PNS Dominasi Korupsi di Aceh

Posted by on Jun 11, 2018 | Leave a Comment

Banda Aceh – KoranAntiKorupsi Berdasarkan hasil Analisa Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Aceh yang dilakukan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) sepanjang lima tahun terakhir, oknum PNS mendominasi melakukan tindak pidana korupsi.
Sebanyak 157 PNS yang terlibat dari total 293 terdakwa yang disidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak 2013-2017.

Di tahun 2017 juga terdapat peningkatan pemidanaan terhadap pegawai, baik itu di Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Dari total 59 terdakwa korupsi, 36 di antaranya adalah PNS, kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA Baihaqi, Rabu kemarin.

Besarnya jumlah pegawai yang terlibat, kata Baihaqi, menunjukkan ada masalah serius dalam tata kelola pemerintahan di Aceh.Komitmen reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi yang selama ini digaungkan, tidak tampak dari data tren putusan tahun 2013-2017.Sementara itu, tren dakwaan dan putusan ringan juga bakal membuat para koruptor semakin berani untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kajian MaTA terhadap tren dakwaan sepanjang 2017, jaksa belum pernah mendakwa pelaku korupsi dengan dakwaan berat (di atas 10 tahun penjara). Sebagai gambaran rata-rata dakwaan JPU berkisar antara 4,1 tahun sampai 8 tahun (sedang),” kata Baihaqi.

Indikasi ini, kata Baihaqi, menandakan belum adanya transformasi yang riil di tubuh kejaksaan dalam mendakwa terpidana korupsi.

Rata rata dari 59 terdakwa tahun 2017, JPU hanya mengunakan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Pasal ini menjadi pasal favorit JPU dalam mendakwa di pengadilan. Meskipun dalam kontruksi perkara yang didakwa, ada beberapa perkara yang relatif dekat dengan ‘perbuatan curang’ akan tetapi JPU tidak meminatinya. Sehingga hanya tetap mengacu pada Pasal 2 dan 3 UU Tipikor,” kata Baihaqi.

Begitu juga dengan tren putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh juga masih didominasi oleh putusan ringan antara 1-4 tahun. Sepanjang 2017 misalnya, 59 terdakwa kasus korupsi, sebanyak 43 di antaranya divonis ringan, 10 divonis sedang (4,1-10 tahun), satu divonis berat (10 tahun ke atas), dan 5 lainnya divonis bebas.

Masyarakat Transparansi Aceh menilai, belum adanya itikad majelis hakim untuk mejatuhkan pemberatan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi di Aceh. Selain itu, pidana denda dan pidana tambahan uang penganti yang merupakan bentuk pidana lain dalam sistim pemidanaan, juga dinilai belum maksimal.

Pidana denda dan penganti dijatuhkan untuk memperberat pidana badan, sekaligus untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmati oleh para terdakwa korupsi, namun rata-rata pidana denda yang dijatuhkan antara Rp 20 sampai 200 juta dengan rata-rata subsidair 1 bulan kurungan. Sehingga seberapapun pidana denda dijatuhkan akan mudah dilewati oleh para terpidana jika subsidairnya hanya satu bulan kurungan,”sebut Baihaqi.

Masyarakat Transparansi Aceh, kata Baihqi, merekomendasikan pentingnya sebuah pedoman pemberatan bagi jaksa dan hakim dalam menuntut dan memvonis pelaku korupsi.“Sehingga kedepannya mampu meminimalisir tebaran vonis ringan terhadap pelaku korupsi di Aceh,” tukasnya.

Kejaksaan Agung, katanya, juga harus mengevaluasi kinerja jajaran kejaksaan Aceh, dalam melakukan upaya pengusutan perkara korupsi secara menyeluruh, sehingga benar-benar mampu mengungkapkan keterlibatan pelaku korupsi dalam suatu perkara secara utuh.

“Perlunya tranformasi dari kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Perilaku korupsi semakin hari akan semakin berkembang dalam melakukan tindak pidana korupsi yang sehingga dibutuhkan pembarengan perkembangan dari kejaksaan dalam melakukan penunututan yang tidak hanya terpaku pada pengunaan pasal yang sama dengan kontruksi kasus yang berbeda,” ungkapnya. (Yan)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here