Pak JPU, “Kenapa Tuntutan Saya Tinggi”

Posted by on Feb 05, 2018 | Leave a Comment

Medan – Kpkpos Srimauliaty, rekanan yang jadi terdakwa dugaan korupsi pengadaan enam unit Kapal di Diskanla Sumut Tahun 2014, protes keras dan tidak terima dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadapnya, yakni 4 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara Rp 1,1 miliar dan subsidair 2 tahun kurungan.

“Saya tidak terima dengan tuntutan JPU, kenapa tuntutan saya jauh lebih tinggi dari Pak Mattius Bangun dan Andika (KPA dan Panitia Lelang). Kemudian, keuntungan yang seharusnya saya peroleh, kenapa dianggap merupakan kerugian negara, dan ditimpakan kepada saya,” teriak Srimauliaty sambil terisak saat pembacaan nota pembelaan (pledoi) dirinya di ruang utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai majelis hakim Saryana SH MH, Kamis (1/2).

Srimaulity, merupakan Direktur CV Prima Mandiri di hadapan majelis hakim dan JPU menyebut, sejak awal dilakukannya proses lelang dan tender dalam pengerjaan enam  unit kapal di Sibolga telah sesuai proses dan diketahui Kadiskanla Sumut Zulkarnain.

“Jadi tidak benar yang mulia, kalau saya memiliki saham di perusahaan lain yang juga ikut tender dalam proyek itu. Tidak ada yang sekongkol yang mulia, semua transparan, dan diketahui Kadis dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” tegasnya terbata.

Terdakwa juga menegaskan, semua proses dari awal, baik tender, lelang serta pengerjaan dan pengadaan barang, maupun pembayaran, diketahui oleh Kadiskanla Zonny Waldi, KPA Mattius Bangun dan Ketua Panitia Lelang Andika Aldi Ansori Nasution (berkas terpisah).

Sedangkan mengenai kerugian negara, kata Sri, perhitungan yang dilakukan  BPKP tidak benar, dan hanya berdasarkan kwitansi belaka.

“Perhitungan hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP sangat bobrok, hanya mengacu pada kwitansi saja, tanpa menghitung dengan baik. Jadi, saya sebagai rekanan, apa tidak ada untung, kenapa keuntungan saya dianggap sebagai kerugian negara,” tanya Sri.

Ia juga menjelaskan, pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai kontrak dan diketahui Kadis dan KPA.

“Jadi tidak benar kalau saya men-subkontrakkan lagi pekerjaan yang saya dapat. Kan saya punya perusahaan sendiri, dan diketahui KPA dan yang lainnya,” tandas terdakwa.

Ditanya usai sidang, Srimauliaty, mengaku sangat terzholimi dengan tuntutan Jaksa tersebut. Dia merasa tidak bersalah.

“Kalaupun ada kesalahan, hanyalah kesalahan administratif saja bukan tindak pidana, sesuai keterangan saksi ahli Edi Usman,” sebutnya. (AFS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here