Pejabat Pemko Binjai KKN

Posted by on Aug 05, 2013 | Leave a Comment

Walikota Binjai M Idaham

Walikota Binjai M Idaham

Binjai -  Kpkpos Pemko Binjai tak henti-hentinya merekrut staf dari luar. Pejabat impor yang diangkat menjadi staf di Pemko Binjai juga sudah terbilang kadaluarsa alias afkir.

Artinya, sudah pensiun di Pemko Medan, dan sudah ‘tak terpakai’ di instansi atau lembaga lain, masih dipakai di Pemko Binjai.

Jabatan pejabat impor itu tak tanggung-tanggung. Mereka biasanya  diangkat menjadi staf setingkat eselon II.B di Pemko Binjai. Aneh, tapi  itulah kenyataan yang terjadi. Kenapa ini bisa bisa terjadi, jawabnya, karena pejabat impor itu sarat KKN. Mereka adalah kerabat dekat Walikota atau Sekda.

Contohnya, menyusul pejabat Impor Amran Matondang yang dilantik sebagai Staf Ahli Walikota Binjai (Eselon II.b) bulan lalu, Sekdako  Binjai H Alyuzar Siregar SH MSi kembali melantik pejabat impor H.Ikram Helmi Nasution asal Pemko Medan dilantik sebagai Staf Ahli.

Sebelumnya penyelamatan serupa juga berlaku atas diri Zubaidah yang sekarang menduduki orang nomor  satu Inspektorat Binjai.

Ketiga pejabat impor tersebut selamat dari akhir kariernya yang  seharusnya memasuki masa pensiun ditempat asal tugas.  Sementara  sederetan PNS dengan pangkat golongan tinggi di lingkungan Pemko  Binjai harus bertahan gigit jari. Dan inilah fenomena kepemimpinan Idaham-Timbas plus Sekdako Binjai H.Elyuzar SH yang lebih mengutamakan pejabat luar (Impor) yang jumlahnya sudah puluhan orang.

Rotasi para pejabat impor di lingkungan Pemko Binjai sejauh ini  terus terjadi. Terakhir Kamis pekan lalu, Sekdako Binjai  H.Alyuzar Siregar SH MSi melantik dan mengambil sumpah H.Ikram  Helmi Nasution SH menjadi staf Ahli Walikota Bidang  Pemerintahan, Hukum dan Politik (Eselon II.b).

Disusul Kepala Badan  Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan (Badan KBPP) dr. Agusnadi Talah Sp.A yang sebelumnya staf Sekretariat Pemko Binjai. Sementara pejabat lama di Kepala Badan KBPP drg. Andi  Rinaldy MKes diparkirkan di RSUD dr Djoelham.

Walikota Binjai HM Idaham melalui Sekdako Binjai H Elyuzar  mengatakan kepada koran ini, Kamis pekan lalu ,bahwa mutasi pejabat  dalam setiap instansi pemerintah merupakan hal yang wajar dan lumrah.

“Birokrasi pemerintah dituntut untuk berbenah ke arah  lebih baik sehingga mampu mengakomodir segala tuntutan, keinginan  dan harapan Masyarakat khususnya terkait dengan pemenuhan pelayanan pemerintah,” ujarnya.

“Amanah yang telah dipercayakan harus dijaga dengan  prestasi kerja, kejujuran dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas.  Setiap aparatur khususnya yang menduduki jabatan strategis harus  mampu menyusun program pembangunan yang bermuara kepada  peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harap Walikota Binjai yang  dibacakan Sekdako Binjai Elyuzar SH dalam pelantikan itu.

Ibarat Meludah ke Langit

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Opas, Julkifli mengisyaratkan, apa yang dilakukan dan dipidatokan Elyuzar SH tidak lebih ibarat meludah ke langit. Sebab semua bertentangan  dengan hirarki pembinaan aparatur.

Ditegaskan Julkipli, dr Agusnadi Tala yang sebelumnya diimpor  dari Langkat menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). Sebagai Kadis, belum terlihat apa capaian kinerjanya. Malah bayi gizi  buruk dan gizi kurang sama sekali tidak teratasi dan tidak terlihat. Kemudian oknum Kadis tersebut ditarik sebagai Staf Ahli Walikota dan  belakangan dibuang sebagai staf.

Ironisnya, sambung Jul, pengganti dr Agusnadi Tala pada Dinkes seorang Kabid Yankes dr Melyani Bangun yang masih memiliki pangkat dan golongan Penata Tk.I III/d.

Melyani ditetapkan  sebagai Plt Kepala Dinkes yang sudah lebih setahun. Ironisnya,  tidak  sedikit pejabat pangkat/golongan Pembina IV/a dan IV/b yang dibawahinya di Dinkes. “Sampai berapa lama Plt dengan pangkat segitu harus dipertahankan?,” tanya Jul heran.

Di tempat terpisah M.Ginting sebagai Sekjend BCW Kota Binjai,  menyatakan, pihaknya sudah kerab memberi kritikan baik kepada Walikota dan  Sekdako Binjai.

Bahkan ke Gubernur menyusul ke Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara soal penempatan jabatan yang diterapkan oleh  penguasa Binjai.  Namun belum terlihat tanda-tanda perbaikan.

Malah  oknum Walikota kian giat melakukan impor pejabat sehingga fenomena  tersebut sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial sesama  pejabat yang memiliki pangkat dan golongan cukup tinggi, namun tetap  menjaga gawang jabatan eselon III selebihnya staf habis sedangkan  soal kinerja belum tentu kalah dengan pejabat impor.

Sedikitnya saat ini ada tiga belas  pejabat impor yang menduduki jabatan  Eselon II.b selama kepemimpinan Idaham-Timbas. Antara lain Kepala  Dinas Pendidikan, Kepala BKD, Kepala Dinas Pariwisatapora, Kepala  Bappeda, Kepala Inspektotat, Asisten I.

Kepala Badan Pengelola  Keuangan dan Aset, dua orang Staf Ahli Walikota, Dir RSUD dr  Djoelham, Kepala Dinas Catatan Sipil, Plt Dinas Kesehatan, Kepala  Badan KBPP dan belum termasuk pejabat impor lainnya yang akhirnya  ditendang termasuk pejabat eselon III.

Sementara pejabat eselon II yang masih dipertahankan untuk  dijabat dari lingkungan Pemko Binjai yang sebelumnya kerab terjadi  bongkar pasang antara lain Asisten II dan Asisten III, dua orang Staf  Ahli, Kepala Dinas (Kadis) Koperasiperindag, Kepala Bapedalda, Kepala Kesbanglinmas, Kadis DKP, Kadis Sosialnaker dan beberapa  pejabat eselon II yang tidak pernah tersentuh dengan mutasi.

Mereka antara  lain  Kadis Pertanian, Kadis Pendapatan, Kadis Perhubungan dan  Kadis Tarukim. Disebut-sebut keempat pejabat ini tidak akan disentuh mutasi sampai berakhirnya masa jabatan Idaham-Timbas. (SBR)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here