Pemilihan OSO Ilegal

Posted by on Apr 10, 2017 | Leave a Comment

DPD Lecehkan Konstitusi dan Menggali Lubang Kubur Sendiri

Jakarta – Kpkpos Elemen masyarakat prihatin atas kondisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tercabik-cabik. Lembaga ini semakin tidak ada muruahnya. DPD mestinya fokus memperkuat kelembagaan, ketimbang berdebat soal masa jabatan pimpinan. Dikhawatir DPD tidak punya masa depan.

Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas juga menegaskan, pemilihan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) secara aklamasi ilegal. Putusan Mahkamah Agung soal Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 harus dipatuhi.

Hemas menjelaskan, Mahkamah Agung sudah memutuskan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 dicabut. Pencabutan itu secara otomatis membatalkan jabatan masa pimpinan selama 2,5 tahun. Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 yakni masa pimpinan selama lima tahun pun kembali diberlakukan.

Itu pula yang menguatkan argumentasi Hemas karena masa bakti pemimpin seharusnya berakhir pada 2019.  Dia justru menyayangkan sikap senator yang tak menerima pengembalian tata tertib DPD ke tahun 2014. Apalagi rapat paripurna DPD sempat ricuh karena itu.

“Sebetulnya bukan mencoreng, mereka yang melakukan itu mempermalukan diri, bukan lembaga,” tegas dia.

Terpisah, Direktur Riset Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Indra Nainggolan menyatakan, pergantian Pimpinan DPD ilegal karena melanggar norma di MA. Tatib No 1 Tahun 2017 dinyatakan telah melanggar UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Konsekuensinya MA jangan sampai melantik Ketua DPD yang tepilih. Ini untuk menghindari ketidaktaatan pada putusan sendiri,” ujar Indra.

Menurut dia, terpilihnya OSO yang notabene Ketua Umum Partai Hanura tidak sesuai dengan semangat pembentukan DPD saat amandemen konstitusi yang dimaksudkan anggota DPR merupakan wakil rakyat representasi teritorial.

“Oleh sebab itu perlu pembenahan di hulu yaitu revisi UU pemilu legislatif di mana syarat calon anggota DPD dilarang dari unsur parpol. Inilah kunci yang harus dilakukan DPD guna mengembalikan DPD sebagai wakil daerah bukan wakil parpol,” tandas Indra.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Fajri Nursyamsi mengatakan sidang paripurna DPD yang memutuskan OSO sebagai Ketua DPD RI merupakan bentuk arogansi DPD yang tidak menghormati kewenangan MA.

“Semua pihak yang bertikai harus bernegosiasi ulang dalam koridor negara hukum. Putusan MA harus tetap dijadikan acuan sehingga meskipun ada keinginan yang sangat besar menaikan pihak-pihak tertentu sebagai pimpinan DPD, semua harus dilakukan tetap dalam konteks masa jabatan pimpinan 5 tahun,” sebut Fajri.

Diberitakan, sidang paripurna DPD RI, Selasa (4/4) dini hari, resmi memilih Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD RI menggantikan M Saleh. Dan Nono Sampono Wakil Ketua I serta Damayanti sebagai Wakil Ketua DPD II. Mereka terpilih secara aklamasi.

Terpilihnya Oesman Sapta sebagai Ketua DPD menjadi anomali di tengah putusan MA yang membatalkan ketentuan Putusan DPD No 1 Tahun 2017. DPD menggali lubang kubur sendiri.

Sementara Ketua DPD RI terpilih Oesman Sapta Odang menyebut, tak ada yang salah dengan pemilihannya. Meskipun, Mahkamah Agung membatalkan Tata Tertib DPD RI nomor 1 tahun 2016 dan 2017.

“Kalau anda lihat secara mekanisme organisasi, tatib, dan itu terjadi yang begitu tegang kemudian ada pencairan dan ada kesadaran untuk musyawarah mufakat, kenapa tidak?” kata OSO di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, putusan MA mencabut Tata Tertib DPD RI nomor 1 tahun 2016 dan 2017 tentang masa waktu pimpinan 2,5 tahun tak sepenuhnya benar. DPD sebagai lembaga, kata dia, bisa membuat tata tertib baru bila dirasa tak sesuai.

“MA itu begini, MA itu kan bikin salah juga karena dia menetapkan itu 5 tahun, karena dia berpikir tentang UU MD3. Tapi, mekanisme tatib itu kan kepentingan untuk organisasi itu seketika,” ujar OSO.

Jadi, kata dia, tak masalah bila ada perubahan tata tertib. Pemilihan pimpinan DPD sama sekali tidak menyalahi aturan sebab tata tertib sudah diganti.  Pemilihan pun sesuai keinginan seluruh anggota DPD.

DPD-RICUH“Kalau kita mencari benang kusut itu kan, saya kan, enggak tiba-tiba, ‘oh pilih saya’. Itu kan anggota. Kewenangan itu ada di paripurna anggota tentang keanggotaan. Dan tentang jadwal, jangka waktu itu tidak diatur dalam undang-undang,” pungkas  Ketua Umum Partai Hanura itu. (SF/MTV/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here