Pendapatan PD Pasar Hanya Rp 2,093 Miliar Dari 52 Pasar

Posted by on Apr 08, 2019 | Leave a Comment

Medan – KoranAntiKorupsi Pasar-pasar tradisional milik Pemerintah Kota Medan yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) Pasar yang berjumlah 52 unit sangat berpotensi menghasilkan pendapatan daerah yang cukup besar. Pasar-pasar ini letaknya sangat strategis dan ramai dikunjungi pembeli. Namun sumbangsih PD Pasar tidak signifikan menambah pundi-pundi kas daerah.

Dari tiga PD milik Pemko, PD Pasar diharapkan memberi pemasukan yang “menggiurkan”, namun pemasukan itu tidak jelas, sehingga mengundang dugaan menjadi jatah pemasukan pribadi bagi oknum-oknum pejabat di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara ini.

Dari tahun ke tahun sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PD Pasar biasa-biasa saja, tidak pernah menembus Rp 1 miliar. Baru pada tahun 2010 bisa mencapai Rp 1 miliar ketika Dirutnya Benny Sihotang.

Tahun 2018 dipimpin Rusdi Sinuraya, diperoleh Rp 2,093 miliar. Pemko dan PD Pasar menganggap itu sudah prestasi yang luar biasa, padahal pendapatan itu terlalu kecil jika dibanding nilai aset yang dikelola mencapai triliunan rupiah.

Dengan fakta itu, Pemko diminta jangan terlalu bangga dengan penghasilan tersebut seolah-olah PD Pasar sudah bekerja dengan baik. Padahal kalau mau jujur, PAD yang diperoleh terlalu minim.

Menurut mantan Sekretaris Komisi C dan Badan Anggaran DPRD Medan Drs Godfried Effendi Lubis MM, ia sudah berulangkali menyuarakan agar wali kota mengevaluasi manajemen PD Pasar tapi tidak digubris.

“Penghasilan PD Pasar diperoleh dari retribusi sampah, sewa kios per bulan, uang jaga malam, uang listrik, toilet dan parkir. Hanya dari sampah saja sudah untung besar, bisa dapat Rp 54 miliar setahun, itu masih sampah lho, belum dari yang lain,” kata Godfried kepada wartawan, Jumat (29/3).

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Jumadi SPdI. PD Pasar dinilainya tidak serius mengurusi pasar sehingga banyak pedagang berjualan di luar pasar. Pengutipan retribusi diduga dilakukan di bawah tangan oleh oknum, dan PD Pasar berdalih kalau di luar (pasar) bukan tanggung jawab mereka.

“Kalau penghasilan Rp 1-2 miliar terlalu kecil dengan jumlah 52 pasar. Seharusnya Pemko menertibkan pedagang ilegal di pinggir jalan agar tidak merugikan pedagang formal, tidak mengganggu lalulintas dan Pemko dapat PAD. Tapi kita heran, Pemko terus melakukan pembiaran,” ucap Jumadi.

Dia membuat estimasi kasar, dari 52 pasar dirata-ratakan ada 1.000 pedagang (berarti 52.000 pedagang). Retribusi sampah Rp 3.000 x 52.000 pedagang jadi Rp156 juta per hari. Dikali 30 hari sama dengan Rp 4.680.000.000, sehingga setahun Rp 54 miliar lebih.

“Belum lagi dari jaga malam yang besarannya bervariasi, melihat apa dagangannya. Kalau toko emas (perhiasan) dan toko kain per malamnya lebih besar dibanding kios sayur, ikan, daging dan lainnya. Sewa kios dan listrik dikutip per bulan, sedangkan toilet dan parkir penghasilannya per hari. Sehingga tidak pantas PAD dari PD Pasar hanya Rp 2,093 miliar. Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan harus mengungkapkan berapa setoran retribusi sampah yang mereka terima dari PD Pasar,” tuturnya.

Temuan BPK

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan SH mengatakan, pendapatan PD Pasar Rp 2,093 miliar sudah naik. Sebelumnya pernah hanya di bawah Rp 1 miliar. Diakuinya pendapatan dari 52 pasar cukup besar tapi biaya operasionalnya tinggi karena jumlah pegawai sudah sangat “gemuk”, mencapai 2.000 orang lebih.

Yang menjadi persoalan, kata politisi PDI Perjuangan ini, Pemko diduga melakukan pembiaran adanya kebocoran PAD dari pasar. Salah satu contoh, Pasar Peringgan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dari kerjasama tersebut ada temuan BPK Rp 3,2 miliar, tapi ironisnya Pemko tenang-tenang saja, operasional pasar terus berlanjut ditangani pihak ketiga.

“Ada temuan BPK pada kerjasama Pemko Medan dengan pihak ketiga. Seharusnya, perjanjian kerjasama sewa Pasar Peringgan Rp 4,8 miliar, tapi dibayar cuma Rp 1,6 miliar, ada kebocoran Rp 3,2 miliar,” ujarnya.

Menurut Boydo, dengan pembiaran itu, pantas diduga oknum pejabat dan kroninya mencari keuntungan pribadi dari penghasilan pasar, seraya menambahkan masih banyak lagi persoalan pasar yang tidak diseriusi Komisi C DPRD Medan, seperti eks pasar Aksara yang terbakar dan Pusat Pasar yang pengelolaannya harus diserahkan sepenuhnya ke PD Pasar.

“Kalau tidak kita singgung, wali kota akan diam-diam saja, tapi kami terus berjuang, karena jeritan ribuan pedagang ditumpahkan kepada kami anggota DPRD Medan,” tegasnya.

Terkait temuan BPK Rp3,2 miliar atas kerjasama pengelolaan Pasar Peringgan, Humas BPK Perwakilan Sumut Nando Pasaribu mengatakan, pihaknya belum bisa menjelaskan, karena LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2018 baru disampaikan Pemko Medan ke BPK Sumut Maret 2019.

“Hingga kini LKPD 2018 yang disampaikan Pemko Medan Maret 2019 yang masuk ke BPK masih dalam tahap pemeriksaan, jadi belum bisa disimpulkan terkait masalah tersebut ada atau tidak temuan BPK,”ujarnya, Selasa (2/4).

Disebutnya, selama masih dalam pemeriksaan LKPD yang disampaikan itu, BPK belum bisa memberi komentar atau tanggapan berita tersebut. Tim di lapangan masih belum memberi laporan. Jadi sebelum LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) keluar BPK belum bisa memberi pernyataan, ungkap Pasaribu.

Diketahui, dari 33 kabupaten/kota dan 1 Pemprovsu yang menyampaikan LKPD tahun 2018 ke BPK Sumut Maret 2019, baru 2 yang sudah keluar LHP nya dengan opini WTP yakni Tapanuli Utara dan Asahan.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan Rusdy Sinuraya mengatakan bahwa pernyataan mantan Sekretaris Komisi C dan Badan Anggaran DPRD Kota Medan Godfried Effendi Lubis MM adalah bohong terkait jumlah iuran sampah yang dikutip pihaknya di 52 gedung pasar yang dikelola Pemko Medan.

Ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat (5/4), Rusdy juga mempertanyakan keterangan Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan SH yang menyebutkan jumlah pegawai PD Pasar lebih dari 2000 orang, serta membantah tudingan pihaknya melakukan pembiaran pengutipan iuran dikelola orang dan diterima oknum PD Pasar di bawah tangan.

“Itu bohong. Tidak benar itu, dari mana datanya. Data dan tudingan mengenai jumlah kios/stand, jumlah iuran sampah dan pengelolaannya, serta jumlah pegawai yang disebutkan mereka nggak benar,” jawabnya.

Dikatakan, saat ini Pemko Medan melalui PD Pasar mengelola 53 gedung pasar dengan jumlah total 20.259 kios/stand. Dari jumlah itu, sebutnya, hanya 13.596 di antaranya atau sekira 65 persen yang terisi. Terkait iuran sampah, pihaknya memberlakukan pengutipan sesuai dengan Perda yang berlaku, yaitu Rp1.600 untuk kios dan Rp1.400 kepada pemilik stand.

Dijelaskan, jumlah iuran yang dikutip pihaknya diberlakukan sama pada 13.596 kios/stand di 53 gedung pasar yang dikelola. Dicontohkan, seandainya pihaknya mengutip iuran sampah Rp1.600 kepada 13.596 kios/stand yang ada, total kutipan iuran sampah setiap hari Rp21 juta dan Rp630 juta perbulan. Jumlah itu merupakan pendapatan kotor karena belum dikurangi dengan biaya operasional, biaya pengangkutan dan pengamprahan di TPS.

“Dari 53 pasar, potensi kios/stand 20.259. Yang terisi hanya 65 persen, jadi sekira 13.596 kios yang bayar. Jumlah itu bila dikalikan rata Rp1.600 saja jumlahnya Rp21 juta perhari. Sebulan baru Rp630 juta. Itu pendapatan kotor, belum dikurangi dengan biaya operasional, pengangkutan dan pengamprahan di TPS. Kadang minus, kalau pedagang menunggak,” jelasnya.

Ditambahkan, pihaknya secara tegas juga membantah tudingan bahwa PD Pasar melakukan pembiaran pengutipan yang dilakukan orang lain. Bahkan, Rusdy mempersilahkan para pelaku kutipan ilegal tersebut ditangkap. Meralat keterangan Boydo yang menyebutkan PD Pasar memiliki lebih dari 2.000 pegawai, Rusdy menjelaskan jumlah pegawai PD Pasar beserta honororer dan PHL 768 orang.

“Tidak ada pembiaran pengutipan orang lain. Kalau ada yang ilegal itu namanya pungli, tangkap saja. Soal jumlah pegawai PD Pasar, tercatat pegawai PD Pasar beserta honorer dan PHL sebanyak 768 orang,” tegasnya.(BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here