Penempatan Jabatan Di Pemko Binjai Sarat KKN?

Posted by on May 20, 2013 | Leave a Comment

Binjai – Kpkpos  Penempatan  adik mantan Gubernur Sumut terpidana korupsi Zubaidah,SE M.Si yang diimpor dari Pemprovsu sebagai Pj.Inspektur Kota Binjai pada 4 April lalu masih menjadi buah bibir dilingkungan Pemko Binjai karena penempatan tersebut terkesan dipaksakan menyusul penempatan jabatan eselon II oknum PNS pangkat/gol Penata Tk.I III/d dr Melyani Bangun putri kandung oknum Ketua DPRD Sumut sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan yang diangkat sejak 18 Juli 2012 lalu terus membawahi banyak Pejabat pangkat/gol Pembina IV/a – IV/b.

Demikian diungkapkan kamis pekan lalu ” Ketua Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai G affandy menyikapi pola Idaham-Timbas selalu Pemimpin Kota Binjai yang menurutnya kerab kebelinger dalam menempatkan jabatan Stuktrural padahal selaku birokrat murni semestinya memahani Peratran yang mengatur tentang penempatan jabatan tidak berpijak diatas kepentingan Politik maupun kepentingan tertentu.

Dikatakan Gito diawal kepemimpinan Isdaham-Timbas yang dilantik 13 Agustus 2010 silam, sudah banyak mengangkat pejabat dengan lebih mengutamakan pejabat impor PNS ketimbang memberdayakan pejabat-pejabat senior yang ada padahal oknum pejabat yang diimpornya kerab bermasalah bahklan tersandung Hukum sehingga harus dipecatnya dan kemudian mengimpor kembali.

Seperti pejabat Inspektorat Zubaidah ini sangat memukul kalangan birokrat senior mentang-mentang adii mantan Gubernur terpidana yang merupakan konco lawas Idaham sangat diistimewakan dengan parkir di Dinas Keuangan beberapa Minggu kemudian diangkat menjadi Staf Ahli (eselon IIb) tidak lama kemudian diangkat sebagai Pj.Kepala Inspektorat Binjai.

Penempatan Zubaidah mengakibatkan  pergeseran-pegeseran pejabat pangkat/gol Pembina Tk.I IV/b yang harus hengkang keluar karan zubaidah masih memiliki pangkat/Gol Pembina IV/a dan sebaliknya patut menjadi tanda tanya oknum Plt Dinkes yang Cuma modal pangkat/gol Penata Tk.I III/d bisa bertahan hampir setahun sedangkan Sekretaris Dinakes, beberapa kabid, Pimpinan Puskesmas memiliki pangkat/Gol Pembina IV/a dan Pembina Tk.I IV/b.

G affandy menambahkan, tidak sedikit pejabat senior pangkat/gol Pembina Tk.I IV/a diparkirkan dijabatan staf kandas (non job) atau diberi jabatan eselon IIIb sedangkan diatasnya masih terdapat pejabat eselon IIIa yang masih memiliki pangkat/gol Pembina IV/a junior.

Tidak itu saja, dari kalangan Guru yang diimpor Idaham dari langkat juga diberi jabatan Pimpinan SKPD stuktural antara lain Kepala Kantor Pelayanan Terpadu yang dilantik 4 April lalu.

Tidak terpantaunya kondisi seperti ini oleh DPRD Binjai patut menjadi pertanyaan besar ada apa dibalik kepemimpinan Idaham-Timbas yang mengaku sebagai birokrat murni didampingi oleh Tokoh anti KKN selaklu Wakil Walikota yang katanya cinta Guru dan Pendidikan.

Sudah waktunya Rakyat Kota Binjai belajar mengerti tentang Undang-Undang dan Peraturan sebab Wakil Rakyat yang didaulat Rakyat sebagai Lembaga kontrol Legislatif sudah tidak berdaya menjalankan fungsinya,ujar S.A. Aldiansyah Wakil Sekretaris Lembaga BCW menimpali

Yang pasti apa yang dipersembahkan Idaham-Timbas plus Kepala BKD Kota Binjai ini merupakan penomena buruk dari yang terburuk dan tidak adanya sentuhan tindakan karena sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah keputusan Raja-Raja kecil merupakan hak preogratif Pimpinan dan semua ter[pulang kepada moral dan budaya malu, ujar Aldy (br)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here