Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Hukuman Fredrich Yunadi

Posted by on Oct 17, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – KoranAntiKorupsi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Fredrich Yunadi atas perkara merintangi perkara merintangi penyidikan korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto. Dengan demikian, Fredrich tetap dihukum 7 tahun penjara seperti putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Putusannya menguatkan putusan tingkat pertama, pidana badan tetap 7 tahun,” kata Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/10).

Takdir mengatakan, Jaksa KPK telah menerima salinan putusan PT DKI terhadap mantan pengacara Novanto tersebut pada 9 Oktober 2018. Dalam putusannya, PT DKI mengambil alih seluruh fakta persidangan tingkat pertama.

Selanjutnya, Takdir mengatakan, tim Jaksa KPK akan mempelajari putusan tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, Lembaga Antikorupsi menghormati putusan PT DKI ini. Dikatakan, KPK memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan langkah hukum selanjutnya.

“Penuntut Umum KPK akan mempelajari terlebih dahulu dan memberikan saran pada Pimpinan tentang bagaimana proses lebih lanjut. Sejak Relaas ini kami terima Selasa, 9 Oktober 2018, KUHAP memberikan waktu sekitar 14 hari untuk mempertimbangkan lebih lanjut,” katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan terhadap Fredrich Yunadi atas perkara merintangi penyidikan korupsi e-KTP. Majelis Hakim menyatakan Fredrich terbukti bersalah dengan sengaja ?melakukan tindak pidana merintangi atau menghalangi proses penyidikan e-KTP yang menjerat Novanto.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK, yakni 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.(SP/IN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here