Pengakatan OPD Humbahas Dapat Picu Disharmoni Bupati dan Wakil

Posted by on Jan 16, 2017 | Leave a Comment

Dolok Sanggul – Kpkpos Pelantikan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai konsekwensi PP No 18 Tahun 2016 di Humbahas memicu disharmoni antara Bupati dan wakilnya didaerah itu. Pasalnya, 11 ASN yang menempati jabatan strategis merupakan pejabat ‘importasi’ dari kabupaten luar Humbahas. Bahkan, pejabat lama yang dinilai memiliki peran penting dalam titian prestasi Humbahas baik ditingkat Provinsi dan Nasional harus tersingkir dalam OPD.

Ke 23 pejabat pengisi OPD yang dilantik dengan nuansa alam terbuka di penatapan Sipincur itu, 11 diantaranya merupakan pejabat baru ASN pindahan dari Taput, DKI dan Tapteng usai Pilkada berlangsung. Diantaranya, Drs Bilson Parluhutan Siahaan MM sebagai Inspektur Kabupaten, Drs Janter Sinaga sebagai Sekretaris DPRD, Jhonson ST MSi sebagai Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Drs Rudolf Manalu Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ir Junter Marbun MM Kadis Pertanian dan Perkebunan, Luhut Marbun SP Kadis Peternakan dan Perikanan, Ir Hotmaida Dina Uli Butarbutar Kadis Pariwisata, Lasro Marbun SH MH, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Drs Jhon Harry M MA sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset, Sabar Sitanggang SP sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan.

Belum lagi, kehadiran Drs Janter Sinaga sebagai Sekretaris DPRD disebut-sebut mendapat penolakan dari anggota DPRD karena sebelum acara pelantikan tidak
mendapat rekomendasi dari anggota DPRD sesuai dengan tatib yang ada.

Sementara beberapa pejabat lama yang ikut berperan dalam titian prestasi Humbahas baik ditingkat provinsi maupun Nasional harus gigit jari dan menelan kekecewaan. ASN tadi diantaranya, Pensus Sihombing mantan Kadis Sosial dan Tenaga Terja, Ir Jahusor Simamora mantan kepala Badan Pemberdayaan, Edy H Sinaga mantan Assisten Administrasi Umum dan Kesra, DRS Wilfrik Siahaan mantan Kepala Kantor Pasar dan Kebersihan, Ir Kaminton Hutasoit mantan kepala dinas perikanan dan peternakan, Ir Happy Silitonga mantan Kepala Dinas Pertanian, dan Bona Santo Sitinjak SE mantan kepala Dinas pendapatan dan keuangan.

Pengamat dan pemerhati Tapanuli Raya, Eduard Panggabean SH mengatakan meskipun menempatan pejabat OPD melalui seleksi namun secara politis user di Humbahas dapat mensiasatinya melalui strategi politik sehingga keinginan dan pengamatan masyarakat Humbahas teredam.“Kita melihat percaturan pengisian pejabat pada OPD sudah memenuhi aspek primordialistik. Namun, pada sisi lain sangat kental dimensi kolus dan nepo dengan masuknya para pejabat ‘importasi’ di Humbahas. Ini sangat mengkhawatirkan.

Alasannya sederhana, disamping fungsi managerial pejabat juga harus mengetahui dan mengerti tentang watak, karakter dan budaya maupun sosialogi masyarakat Humbahas. Yang ada saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan individual,” ulasnya.

Akibatnya,wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora merasakan bahkan melihat proses pelantikan terkesan tanpa koordinasi. Seperti diungkapkan dengan menyebutkan “Tiba-tiba sekitar pukul 14:30 WIB hari Selasa itu oleh pak bupati di ruang kerjanya, saya baru diberitahukan akan ada pelantikan pukul 16:00 WIB hari itu juga di Sipinsur. Saya menjawab, itu memang hak prerogatif bapak sebagai bupati. Tapi ini saya tidak tahu apa yang mau dilantik, atasan saya kah atau bawahan? Terus siapa yang mau dilantik? Manusia kah atau bukan. Kalau itu memang bawahan saya, minimal seharusnya surat tembusan berada di meja saya dan ada pemberitahuan sebagai wakil bapak,” terangnya.

Kekecewaan Saut  tidak sampai disitu, jadwal pelantikan yang mundurpun tidak dikordinasikan dengannya. “Itu sebabnya acara pelantikan yang semula dijadwalkan pukul 16:00 WIB, mundur satu jam. Saya tidak tahu apa yang terjadi, pelantikan itu begitu mendadak. Terus terang saya kecewa dan berharap ke depan kita bisa saling berkoordinasi dan bersinergi membangun Humbahas ini ke arah yang lebih baik,” kelunya.(boy)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here