Polda Sumut Lengkapi Pemberkasan Dugaan Korupsi Alkes Taput

Posted by on Nov 13, 2017 | Leave a Comment

Medan – Kpkpos Kasus pengadaan alat kesehatan (alkses), kedokteran dan keluarga berencana (KB) Tahun Anggaran 2012 di Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara yang sempat mencuat pada 2015 lalu, kini sudah memasuki babak baru.

Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Hotman Sihombing AMK sebagai PPK, dr Saut Hutasoit Sp An sebagai KPA, Rudi MH Siregar SKM sebagai Ketua Panitia dan Wilson JPS Ritonga SKM sebagai Sekretaris Panitia.

Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Putu Yudha Prawira mengatakan, masing-masing berkas perkara terjadi 5 kali dan sudah P19. Dikatakan Putu, penyidik terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk melengkapi berkas perkara.

“Pada 10 Oktober 2017, berkas perkara atas nama Hotman Sihombing dinyatakan P21, sedangkan berkas perkara lainnya masih dalam penelitian Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ujar Putu, saat ditemui di ruangannya, Kamis (9/11).

Dikatakan Putu, dari empat berkas milik tersangka, hanya satu berkas yang dinyatakan lengkap oleh jaksa. Putu menyebut, berkas milik tersangka Hotman Sihombing, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah dinyatakan lengkap.

“Sementara untuk berkas tiga tersangka lain, Saut Hutasoit, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rudi MH Siregar, Ketua Panitia dan Wilson JPS Ritonga, Sekretaris Panitia masih P-19,” sebut Putu.

Meski begitu, mantan Kasubdit II/Cyber Crime tersebut enggan membeberkan saat disinggung jumlah kerugian negara dalam kasus itu.

Namun, kata Putu, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1.257.709.650.

“Kasus ini dilaporkan tahun 2015 lalu dan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, ditemukan dugaan korupsi negara,” tegas Putu.

Putu membeberkan, sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangannya, meliputi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Adminitrasi Negara dan BPKP.

Putu menegaskan, dalam kasus itu ditemukan perbuatan melawan hukum, antara lain tidak menyusun harga penghitungan sementara (HPS) sesuai ketentuan/tidak melakukan survei harga, dibuat berdasarkan brosur sehingga terjadi kemahalan harga, seharusnya peserta lelang tidak ada yang dimenangkan (lelang batal).

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari pengadaan 11 item Alkes dan KB di RSU Tarutung senilai Rp8,3 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) TA 2012 di mark-up, sehingga negara dirugikan.(JAC)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here