Poldasu Akan Cek Dugaan Pengadaan Speed Boat Bekas di Nias

Posted by on Feb 05, 2018 | Leave a Comment

Medan – Kpkpos Poldasu akan mengecek apakah pihaknya sudah ada menangani dugaan pengadaan speed boat bekas di Nias Selatan (Nisel). Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting.

“Saya cek dulu,” ucapnya, Selasa (30/1).

Dia menyampaikan, bila memang sudah ditangani Poldasu maupun Polres Nisel, pihak kepolisian pasti akan melakukan penyelidikan.

Seperti diketahui, Kadiv Non Litigasi LBH Medan, Ismail Lubis SH MH menduga adanya unsur pidana korupsi atas kasus satu unit speed boat Puskesmas Keliling (Pusling) Air Rumah Sakit Pulau Telo pengadaan Dinas Kesehatan Nias Selatan (Nisel) TA 2017 berbiaya Rp 2 miliar belum beroperasi tapi malah terlantar dan sudah tenggelam di Pelabuhan Telukdalam.

“Jika itu pengadaan tahun anggaran 2017 maka penganggarannya itu pasti untuk pembelian speed boat baru. Sementara dari keadaan fisiknya saja sudah nampak ada petunjuk bahwa itu speed boat bekas yang dibeli Dinkes Nisel tersebut. Untuk itu tentu sangat kuat dugaan kami jika ada unsur pidana korupsi di situ. Maka kami (LBH Medan) meminta kepada Kapoldasu atau pun Kejatisu agar melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Walaupun tidak ada laporan, kami mendorong agar ini diproses hukum agar jangan menjadi kebiasaan terutama di lingkungan Pemkab yang berada di daerah,” tegasnya, di Medan.

Lanjut dia, apalagi kapalnya sampai tenggelam, sudah menjadi dasar utama bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan.

“Pengakuan PPK yang menyatakan itu bukan barang bekas, bukan serta merta bisa dipercaya begitu saja oleh penyidik, baik itu dari Poldasu maupun dari Kejatisu. Penyidik harus meminta dilakukan audit dari yang independen baik itu dari inspektorat maupun dari BPK Sumut, kemudian juga harus dicek kebenaran apakah baru atau tidak.

Lanjut dia, kuat dugaan lagi dari belum beroperasinya speed boat tersebut, ini juga memicu persepsi bahwa jangan-jangan sebenarnya speed boat itu belum dibutuhkan. Tetapi demi mendapatkan proyek maka dimasukkan saja dalam anggaran sehingga mubazir seperti ini.

“Makanya perlu dilakukannya penyidikan. Sebab ini juga berhubungan dengan efektivitas dari suatu pengadaan. Jadi seharusnya Pemkab di dalam menyusun APBD itu harus benar-benar matang sehingga efektif dan benar-benar menyentuh kepada kepentingan rakyat. Bukan asal dianggarkan saja tanpa memikirkan peruntukannya,” katanya.

Ngaku pusing

Terpisah, Rapat Dengar Pendapat terkait speed boat Puskesmas Keliling pengadaan Dinkes berbiaya Rp 2 miliar TA 2017 yang diduga barang bekas digelar di DPRD, Selasa (30/1).

Di saat skors rapat tersebut, Kadis Kesehatan Nisel Megawati You yang dicoba diwawancarai tampak gusar dan ketus. “Jangan dulu wawancarai saya. Saya pusing dan lapar,” katanya dengan nada meninggi sembari berlalu.

Pertanyaan wartawan terkait kebenaran pengadaan yang bernilai fantastis itu pun diabaikan. Sebelumnya, saat berlangsung rapat, raut wajah Megawati terlihat kaku dan terkesan galau.

Sementara PPK pengadaan speed boat, Manaro Harefa yang diminta penjelasannya mengakui dana pengadaan speed boat mencapai Rp 2 miliar. Dana sudah cair 30 % atau sekitar Rp 600 juta dari total pagu Rp 2 miliar. “Speed boat tersebut masih tanggung jawab rekanan karena belum serah terima,” katanya.

Ketua Komisi B Sokhiwanolo Waruwu mengatakan, pihaknya memanggil Dinkes, rekanan CV Az-zahra serta pihak-pihak terkait dengan tujuan meminta keterangan dan dokumen terkait pembelanjaan speed boat guna dieksaminasi serta ditelusuri. RDP pun akan dilakukan lagi sesuai dengan perkembangan temuan DPRD. Hingga berita ini dikirim ke redaksi, rapat masih berlangsung.(IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here