Poldasu Diminta Usut Kasus Dana Hibah KNPI Binjai

Posted by on Feb 11, 2019 | Leave a Comment

Medan – KoranAntiKorupsi Anggota Komisi E DPRD Sumut Reki Nelson Barus mengingatkan Poldasu agar jangan sampai pengusutan kasus dana hibah KNPI Binjai TA 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp550 juta untuk 61 OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) “berpangkal tapi tak berujung”, karena masyarakat menunggu-nunggu penuntasan kasus dimaksud sekaligus penetapan tersangkanya.

“Kita membaca keterangan Direktur LSM For People Samsudin Damanik di media massa, bahwa kasus dana hibah KNPI Binjai itu sudah ditangani Ditkrimsus Poldasu pada awal Januari 2019 lalu. Kita berharap Poldasu secepatnya mengusut tuntas, agar persoalannya menjadi terang,” ujar Reki Nelson Barus kepada wartawan, Kamis (7/2) di DPRD Sumut.

Politisi Partai Gerindra Sumut itu bahkan menyampaikan dukungannya kepada Poldasu untuk sesegera mungkin menuntaskan kasus ini, guna mengetahui kepastiannya, apalagi dikabarkan kasus dana hibah ini menjadi perbincangan hangat di Binjai karena dana hibah itu disalurkan kepada KNPI Binjai versi yang dipimpin keponakan Wali Kota Binjai.

“Kita tidak mencampuri tentang dua versi kepengurusan KNPI Binjai ini, tapi dikarenakan ini menyangkut dana hibah untuk 61 OKP yang nota bene sebagai mitra kerja kita di Komisi E, tentu wajar kita mengharapkan Poldasu agar bergerak cepat menuntaskan masalah ini,” kata Reki Nelson.

Namun Reki mengaku yakin, bahwa Poldasu tidak akan main-main mengusut kasus tersebut, demi tegaknya supremasi hukum, apalagi diduga pengucuran dana hibah tersebut diduga tidak sesuai aturan yang berlaku, sehingga menjadi temuan hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, menurut Kanit Tipikor Polres Binjai Iptu Irvan Rivai Pane kepada wartawan, kasus dana hibah KNPI Binjai ini terjadi kesalahan prosedur dengan memberikan dana bantuannya berturut-turut tiap tahunnya kepada Ketua KNPI Binjai ARN yang merupakan PNS Langkat.

“Diketahui, bantuan dana hibah ini bermula pada 2016 sebesar Rp50 juta dan pada tahun 2017 naik menjadi Rp550 juta. Selanjutnya pada tahun 2018 Rp550 juta,” ujar Kanit Tipikor seraya menjelaskan, yang boleh diberikan bantuan secara berturut-turut setiap tahunnya, yakni KONI, PMI, MUI dan Pramuka.

Secara terpisah, Kasubbdit Penmas Poldasu AKBP Nainggolan mengatakan, kasus dugaan korupsi dana hibah KNPI Binjai ini sudah ke tahap penyelidikan ke penyidik. “Kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/2).

Ia menyampaikan, dalam waktu dekat penyidik Subdit III/Tipikor Diteskrimsus Polda Sumut segera menetapkan tersangkanya, setelah melakukan gelar perkara. “Artinya bakal ada tersangkanya yang ditetapkan penyidik setelah melakukan gelar perkara,” terangnya.

Menanggapi pernyataan Kasubdit Penmas Poldasu ini, Reki Nelson Barus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya ke Poldasu yang begitu cepat tanggap terhadap pengaduan masyarakat. “Semoga harapan masyarakat Binjai segera terwujud, demi penegakan hukum,” ujarnya.(MOC)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here