Politik Uang Pilkada Bukan Yuridiksi KPK, Kecuali Incumbent

Posted by on Feb 05, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – Kpkpos Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan politik uang (money politic) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan merupakan yuridiksi lembaga antirasuah itu.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Sujanarko mengatakan, yuridiksi KPK hanya pada pejabat yang mencalonkan diri lagi atau incumbent. Jika calon bukan petahana, KPK tidak berwenang, sehingga akan diserahkan kepada kepolisian. “Satgas Politik Uang itu kami masuk dari sisi pencegahannya, itu kewajiban kami,” ujar Sujanarko saat diskusi publik Gerakan Anti-Politik Uang yang diselenggarakan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (30/1).

Untuk pencegahan, KPK fokus melakukan intervensi di hulu atau di undang-undang (UU) partai politik (parpol) di ranah sebelum penyelenggaraan pemilu.

Permasalahan sesungguhnya, kata dia, banyak orang baik di partai politik, tetapi tidak pernah dicalonkan sebagai kepala daerah partainya karena tidak punya modal. Hal tersebut membuat frustrasi mengingat mereka ada yang sudah berjuang untuk partai hingga 20 tahun. “Berarti ini ada masalah. Masalahnya di tata kelola partai politik, pendanaan, dan undang-undang parpol. KPK arahnya ke sana,” terangnya.

Soal banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK seperti Bupati Sampang Fuad Amin, Bupati Pelalawan Aspun Jafar, dan Bupati Kutai Kartanegara Rita hanya ekses semata. Justru yang perlu dicermati, adalah kondisi daerah itu sendiri. Sebab berdasarkan riset KPK, daerah yang paling berisiko terhadap politik uang adalah daerah industri ekstraktif. “Misalnya, hasil hutan ditebang langsung bisa dijual, tambang dikeruk langsung dijual, dan laut. Itu berbahaya sekali, karena parpol butuh keuangan liquid sehingga itu yang perlu dijaga,” katanya.

KPK ingin undang-undang parpol mengatur setidaknya empat hal, yakni bagaimana parpol melakukan sistem perekrutan yang baik, pengkaderan, membangun kode etik dan mengelola anggaran.

Berdasarkan perhitungan KPK, katanya, partai politik paling tidak butuh dana Rp 7 triliun. Dari jumlah tersebut, KPK pernah berkirim surat kepada pemerintah agar 50 persen di antaranya didanai APBN dengan beberapa syarat. “Apakah parpol sudah seperti itu? Mungkin hanya satu atau dua, tapi yang lain perlu dibenahi, KPK menawarkan itu untuk membantu memperbaiki parpol,” katanya.(IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here