Sandera Dua Pimpinan KPK

Posted by on Nov 13, 2017 | Leave a Comment

Tuduhan Surat Palsu dan Penyalahgunaan Wewenang

pimpinan-kpkJakarta – Kpkpos Kasus pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang dialamatkan kepada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Saut Situmorang oleh pelapor Setya Novanto, sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Kasus ini tentu akan mempersempit ruang gerak kedua pimpinan KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini. Atau dengan kata lain, kedua pimpinan KPK tersandera atas pelaporan kasus tersebut.

Kejaksaan Agung membenarkan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

“Terlapornya Agus Rahardjo sama Saut Situmorang. Itu sudah penyidikan,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad, Rabu, (8/11).

Atas itu, Kejagung akan menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus tersebut.

“Ya, saya selaku penanggung jawab, segera menerbitkan surat perintah, namanya P16 untuk menunjuk siapa yang akan mengikuti perkembangan kasus, penyidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, kepolisian telah menyebut jika dua pimpinan KPK yakni Ketua Agus Rahardjo dan Wakil Saut Situmorang telah ditingkatkan perkaranya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Keduanya dilaporkan oleh kuasa hukum Setya Novanto atas perkara surat palsu atau penyalahgunaan wewenang. “Tahapannya sudah penyidikan ini, sudah ada SPDP. Kemarin sudah dikirimkan ke Kejaksaan,” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, (8/11).

Sebelumnya Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Agung.

Surat itu terkait kasus dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang dengan terlapor wakil ketua KPK Saut Situmorang dan ketua KPK Agus Rahardjo.

“Tahapannya sudah penyidikan ini, sudah ada SPDP. Kemarin sudah dikrimkan ke Kejaksaan,” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad membenarkan bahwa pihaknya telah menerima SPDP kasus tersebut. “Telah menerima SPDP. Terlapornya Agus Rahardjo sama Saut Situmorang. Itu sudah penyidikan;” kata Noor saat dihubungi, Jakarta, Rabu 8 November 2017.

Noor mengatakan, pihaknya akan segera menerbitkan surat perintah penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus tersebut.

“Ya saya selaku penanggung jawab, segera menerbitkan surat perintah, namanya P16 untuk menunjuk siapa yang akan mengikuti perkembangan kasus, penyidikan,” ujarnya.

Dibagian lain KPK bakal mempelajari hasil putusan banding Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusan itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi menolak keterlibatan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik (KTP-el).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat ini pihaknya secara resmi belum memegang hasil putusan tersebut. Namun, Febri menjamin pihaknya akan menelaah putusan tersebut.

“Memang ada beberapa perubahan, tentu kami akan cermati lebih lanjut apakah kemudian akan masih perlu dilakukan upaya hukum lebih lanjut,” kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Febri mengatakan, beberapa permohonan KPK pada saat banding masih belum cukup jelas dikabulkan di Pengadilan Tinggi. Namun, ada penanganan soal uang pengganti serta soal Justice collaborator yang disebut oleh hakim.

Menurut Febri, pihaknya tak mau terburu-buru mengambil sikap atas putusan Pengadilan Tinggi itu. Lembaga antirasuah membutuhkan waktu untuk mempelajari hal tersebut.

“Tentu kita butuh waktu untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal itu, karena memang ada beberapa materi banding yang kita ajukan yang belum dipertimbangkan secara maksimal di situ,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding jaksa penuntut umum KPK terkait keterlibatan Novanto dalam kasus KTP-el. Dalam pertimbangannya, hakim memutuskan Novanto tak terlibat dalam kasus proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

“Majelis hakim tingkat banding berpendapat keberatan-keberatan JPU pada KPK yang termuat dalam memorinya poin a s/d c tidak beralasan untuk dipertimbangkan,” demikian bunyi vonis PT DKI terkait banding Irman dan Sugiharto, Rabu, 8 November 2017.

Poin a sampai c yang diajukan jaksa antara lain; Menyatakan Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan sebagai kawan peserta; Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam uraian di atas sebagai pihak yang diuntungkan karena perbuatan terdakwa; dan Menyatakan tidak mempertimbangkan pencabutan BAP Miryam S Haryani dan tetap menggunakan keterangan Miryam S Hariyani yang diberikan di depan penyidik sebagai alat bukti yang sah.

Menyangkut dimulainya penyidikan kepada dua pimpinannya, KPK memastikan akan memberikan pendampingan hukum kepada Saut Situmorang dan Agus Rahardjo yang dilaporkan oleh kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Sandy Kurniawan ke Bareskrim Polri.

“Kalau mengenai bantuan hukum kan standar yang pasti diberikan pada apakah pimpinan, penasihat atau pun pegawai di KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Diketahui, status laporan ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Direktorat Tipidum Mabes Polri bahkan telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penyidikan kasus ini.

Terlepas dari bantuan hukum, Febri meyakini kepolisian dan kejaksaan memahami ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut menyebut proses penyidikan, penuntutan dan persidangan kasus tindak pidana korupsi harus didahulukan penanganannya dari pada perkara yang lainnya.

“Yang paling krusial saat ini adalah pemahaman bersama Pasal 25 UU Tipikor tersebut. Apalagi kami adalah institusi penegak hukum yang punya komitmen kuat untuk upaya pemberantasan korupsi,” kata Febri. (BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here