Sandi ‘Pohon’ dan ‘Ratu Kecantikan’ Antarkan Konglomerat Medan Dan Hakim Panitera Ke KPK

Posted by on Sep 03, 2018 | Leave a Comment

ottMedan – KoranAntiKorupsi  Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Sumatera Utara tersebut terjaring empat hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu Wahyu Prasetyo Wibowo (Wakil Ketua PN Medan), Sontan Merauke Sinaga (hakim karier), dan Merry Purba (hakim adhock Tipikor). Bahkan panitera pengganti dalam perkara itu, Elfandi, juga diamankan KPK.

Selain keempat orang itu, KPK juga mengamankan Ketua PN Medan Marsuddin Nainggolan dan seorang panitera pengganti, Oloan Sirait. Humas PN Medan Erintuah Damanik mengakui KPK membawa keenam orang itu dari Gedung B PN Medan, Jalan Pengadilan, Selasa (28/8) sekitar pukul 09.00 Wib.

Namun tak lama Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau PN Medan yang terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya dibebaskan pasalnya tidak terbukti terlibat dalam kasus dugaan suap.

Dengan sandi ‘Pohon’ dan ‘Ratu Kecantikan’ bertujuan mempengaruhi putusan majelis hakim yang menangani perkara terdakwa Tamin Sukardi salah seorang konglomerat Medan terkait putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan..

“Uang suap yang diterima Merry disamarkan menggunakan kode ‘pohon’ dan ‘ratu kecantikan’,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Rabu, 29 Agustus 2018. Kode pohon diartikan untuk uang dan ratu kecantikan untuk nama hakim.

Untuk diketahui Tamin Sukardi adalah pemilik PT Erni Putra Terari. Dalam perkara itu, Tamin menjadi terdakwa perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

Tamin menjual 74 hektare dari 126 hektare tanah negara bekas HGU PTPN II kepada PT Agung Cemara Realty (ACR) sebesar Rp236,2 miliar dan baru dibayar Rp132,4 miliar.

“Dalam putusan yang dibacakan 27 Agustus 2018, Tamin dihukum 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kuurngan dan uang pengganti Rp132 miliar. Vonis itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Tamin divonis 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar,” ungkap Agus.

Meski divonis dan diwajibkan membayar uang pengganti, namun lahan yang dituntut jaksa untuk dikembalikan kepada negara tetap dikuasai oleh Tamin dan lahan 74 hektare tetap dimiliki PT ACR.

Hakim Merry adalah salah satu anggota majelis hakim menyatakan “dissenting opinion” dalam vonis tersebut.

Sedangkan ketua majelis hakim adalah hakim Wahyu Prasetyo Wibowo adalah ketua majelis hakim yang kasusnya belakangan populer dibicarakan yaitu perkara mengenai pengeras suara masjid yang dikategorikan sebagai penodaan agama oleh seorang warga kota Tanjung Balai (Sumut) Meliana. Meliana divonis 18 bulan penjara, namun mengajukan banding.

“Sebelum kegiatan tangkap tangan sudah ada pemberian 150 ribu dolar Singapura kepada hakim MP. Pemberian ini merupakan bagian dari total 280 ribu dolar Singapura yang diserahkan TS melalui H orang kepercayaannya pada 24 Agustus 2018 di hotel JW Marriot Medan,” tambah Agus seperti dikutip Antara.

Total pemberian uang yang terealisasi adalah 280 dolar Singapura dengan 130 ribu ditemukan KPK di tangan H dan 150 ribu dolar Singapura diduga diterima hakim MP.

KPK menetapkan hakim ad hoc Tipikor Merry Purba dan panitera pengganti Helpndi sebagai tersangka penerima suap dengan sangkaan pasal 12 huruf c atau huruf a atau pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu menyebut mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan sebagai tersangka pemberi adalah Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin bernama Hadi Setiawan dengan sangkaan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

Tim memberangkatkan 7 dari 8 orang yang diamankan dalam 3 penerbangan, Sudarni, Helpandi, Tamin Sukardi dan Marsuddin Nainggolan tiba di gedung KPK sekitar pukul 23.30 pada Selasa (28/8/2018). Hakim Merry Purba tiba di gedung KPK pada Rabu (29/8/2018) sekitar pukul 08.40 WIB dan terakhir Wahyu Prasetyo Wibowo (WBW) dan SMS tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.30 WIB.

Kronologis

Operasi tangkap tangan (OTT) tersebut dimulai adanya dugaan penerimaan uang diperuntukan untuk Merry Purba “Tim menerima informasi terjadi dugaan penerimaan uang oleh H (Helpandi) yang diduga diperuntukkan untuk hakim MP (Merry Purba) di hakim ad hoc Tipikor Medan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (29/8)

Tim lalu mengamankan Helpandi sekitar pukul 08.00 WIB di sekitar kantor PN Medan. Dari tangan Helpandi, tim mengamankan uang sebesar 130 ribu dolar Singapura di dalam amplop cokelat dan langsung dibawa Helpandi ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan awal.

Kemudian tim KPK mengamankan Sudarni staf Tamin sekitar pukul 09.00 WIB di kediamannya jalan Cendrawasih kota Medan. Sudarni kemudian dibawa ke kantor Kejati Sumut untuk menjalani pemeriksaan.

Secara pararel TIM mengamankan Tamin di jalan Thamrin sekitar pukul 09.00 WIB dan melakukan pemeriksaan di rumah Tamin.

Tim KPK mengamankan Merry Purba, Sontan Merauke Sinaga, Wahyu Prasetyo Wibowo bersama Marsudin Nainggolan di kantor PN Medan sekitar pukul 10.00 WIB.

Hakim PN Medan Gagal Promosi Jabatan Akibat OTT

Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo dikabarkan akan promosi jabatan. Namun, pasca-OTT KPK yang dilakukan pada Selasa lalu, tampaknya promosi itu dibatalkan.

Marsudin, awalnya akan menjadi Hakim Tinggi di Denpasar Bali. Sedangkan Wahyu Prasetyo akan menjabat sebagai Ketua PN Serang, Banten. Namun, Mahkamah Agung sudah membatalkan promosi jabatan keduanya. Mereka akan ditarik ke Mahkamah Agung. Termasuk Sontan Merauke yang juga terjaring OTT.

“Mereka dimutasi ke pusat, ke kantor MA. Sebentar lagi SK-nya turun,” kata Humas PN Medan Djamaluddin, Jumat (31/8).

Mutasi ke MA, kata Djamal, berdasarkan musyawarah pimpinan MA. Ketiganya jadi pembahasan serius di dunia peradilan Indonesia setelah OTT yang membuat Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor Medan Merry Purba, Panitera Pengganti PN Medam Helfandi, dan terpidana Tamin Sukardi menjadi tersangka.

“SK mutasi menyatakan, ketiga hakim itu akan berdinas di MA, bukan seperti yang dijadwalkan sebelumnya,” ucapnya.

Soal pemeriksaan Badan Pengawas MA, Djamaluddin mengaku belum mengetahui hasilnya. Namun, pemeriksannyaa sudah selesai. Hasilnya nanti akan diumumkan di laman daring milik MA.

“Pemeriksaan sudah siap semalam, hasilnya kita tidak tahu. Mekanismenya, tim Bawas MA akan mengkaji dan memutuskan hasil investigasi, lalu hasilnya akan diberitahu ke masing-masing hakim,” tandasnya. (BEN|INT)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here