Sandiwara WO Angket KPK

Posted by on May 08, 2017 | Leave a Comment

kpkJakarta – Kpkpos Aksi walk out dalam rapat paripurna pengesahan hak angket KPK dinilai penuh drama politik. Anggota DPR yang menolak hak angket seakan berperan sebagai good guy. Sebaliknya, pendukung hak angket KPK sebagai bad guy yang hendak melemahkan dan menghancurkan KPK. Drama politik walk out (WO) tak hanya sampai di sana.

Pada saat yang sama, beberapa pengusung hak angket ikut walk out. Ada pula penolak hak angket yang ikut menandatangani angket.

“Jadi membaca wajah DPR ini tidak bisa hanya membaca. Kesungguhannya menolak hak angket harus kita uji saat pembentukan pansus. Jangan-jangan mereka main dua kaki,” ujar Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, Rabu.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan menegaskan, partainya konsisten menolak hak angket. Menurut dia, PKB sudah bulat mendukung KPK.

“Fraksi telah menyatakan sikap mendukung KPK dengan menolak hak angket. Bagi anggota kami yang kemarin setuju sudah mencabut dukungan,” tegas Daniel.

Dia pun memastikan fraksinya tak akan mengirim orang dalam pembentukan panitia khusus angket KPK. “Kami sudah menolak maka kami tidak akan mengirim orang,” pungkasnya.

Hak angket bergulir karena DPR ingin KPK membuka rekaman berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Miryam S. Haryani. Miryam adalah anggota DPR dari Fraksi Hanura. Ia jadi tersangka dalam dugaan kasus pemberian kesaksian palsu terkait perkara KTP elektronik.

Hak angket disetujui di rapat paripurna pada 28 April setelah 26 anggota DPR menandatanganinya. Meski begitu, mayoritas Anggota DPR yang digawangi masing-masing fraksi menolaknya dan memutuskan untuk walk out.

Lindungi Rekan Sejawat

Selanjutnya, Sebastian Salang sebagai Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia memastikan tak banyak anggota DPR RI yang benar-benar paham tujuan hak angket. Semangat pembentukan hak angket membesar usai banyak anggota DPR yang disebut terlibat kasus KTP elektronik.

“Sulit dihindari bahwa hak angket ini untuk membela teman sejawat,” kata Sebastian seperti dikutip dalam program Mata Najwa, Metro TV, Jakarta, Rabu malam, 3 Mei 2017.

Sebastian menyampaikan, tujuan pembentukan angket untuk hajat masyarakat banyak. Namun ia melihat, tujuan hak angket yang dibentuk DPR RI hanya untuk kepentingan kelompok.

“Kalau dilihat, ini untuk kepentingan DPR. Sulit dipercaya bahwa angket ini untuk menguatkan KPK,” ungkapnya.

Sementara Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah pembentukan hak angket untuk melindungi anggotanya dari kasus korupsi.

“Kalau ada terminologi membela teman sejawat itu tidak dikenal dalam politik. di politik itu adanya saling makan dan tikam, itu biasa,” pungkasnya.

Sedang penyidik KPK Novel Baswedan sempat menyebut sejumlah anggota DPR RI yang diduga mengancam Miryam S Haryani. Mereka adalah Desmond J. Mahesa, Aziz Syamsudin, Masinton Pasaribu, Bambang Soesatyo, dan Safruddin Sudding.

Seluruh nama yang disebut Novel saat ini duduk di Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin dan Bambang Soesatyo berasal dari Fraksi Golkar.

Masinton Pasaribu, Desmond J. Mahesa, dan Sarifuddin Sudding masing-masing berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura. Sudding juga kini tengah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Hanura.

Pernyataan Novel menjawab pertanyaan Jaksa KPK Irene Putri. Irene bertanya untuk mendalami pernyataan Novel yang menyebut Miryam ditekan dan diancam tidak berbicara ke komisi antirasuah.

“Bambang Soesatyo, yang bersangkutan salah satu orang yang disebut oleh saksi mengancam, yang mulia,” kata Novel di pengadilan Tipikor, 30 April 2017.

Penyidik KPK meminta Miryam untuk tidak takut ditekan. Novel memastikan saksi menyampaikan seluruh fakta sejak awal. Mulai dari aliran hingga jumlah uang. “Saksi menyebut ditekan untuk tidak berbicara. Katanya akan dijeblosi (masuk penjara),” kata dia.

Tak Peduli

Diberitakan, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak peduli dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Fahri dilaporkan sejumlah pegiat antikorupsi lantaran disebut mencoba menghalangi kinerja KPK.

Ia diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut diatur ancaman hukuman enam tahun penjara.

“Lebih juga enggak apa-apa. Saya enggak peduli dengan hukuman,” kata Fahri di acara yang sama.

Fahri meyakini tindakannya menyetujui hak angket terkait pelaksanaan tugas KPK sudah benar. Ia lantas menanggapi soal sejumlah anggota DPR RI yang walk out saat rapat hak angket.

Menurut dia, walk out bukan peristiwa luar biasa. Lagi pula, lanjut dia, saat rapat berlangsung tidak ada anggota DPR yang menyatakan keberatan dengan hak angket tersebut.

“Saya mengetuk palu karena saat itu saya lihat di layar tidak ada yang interupsi dan kalau ada walk out ya itu biasa saja. Ribuan kali saya pimpin sidang dan beberapa kali ada walk out,”  kata dia.

Fahri Hamzah dilaporkan ke KPK pada Selasa, 2 Mei 2017. Laporan terhadap Fahri digagas enam lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni PUKAT UGM, Pusako Unand, Koalisi Pemantau Legislatif, Perludem, ICW, dan Formappi.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, Oce Madril mengatakan, ada beberapa alasan atas pelaporan tersebut. Pertama, kata Oce, tindakan Fahri Hamzah bertentangan dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan Fahri yang memimpin sidang paripurna pembentukan hak angket kepada KPK secara langsung atau tidak, mencegah dan merintangi pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Bahkan, bukan hanya kasus KTP-el, tapi juga kasus lain.

Selain itu, hak angket yang ditujukan kepada KPK keliru secara substansi. Yang paling fatal adalah mekanisme pengambilan keputusan hak angket dinilai cacat secara prosedural.

Oce menduga tindakan Fahri itu untuk melindungi Ketua DPR, Setya Novanto, yang terseret dalam pusaran kasus korupsi KTP-el. Novanto dalam surat dakwaan dua terdakwa kasus KTP-el, Irman dan Sugiharto, disebut ikut menikmati uang hasil korupsi kasus tersebut.

Sedang  Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hak angket yang digagas sejumlah anggota DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan premanisme politik.

Menurut Peneliti ICW Donal Fariz, hak angket tersebut terkesan digulirkan sepihak. Di saat perdebatan soal hak angket perlu atau tidak digunakan, pimpinan sidang paripurna DPR tiba-tiba saja mengetuk palu.

“Aneh saat anggota masih berdebat soal setuju atau tidak, tiba-tiba diketuk palu tanda menyetujui hak angket. Menurut saya itu premanisme secara politik yang punya tujuan untuk menghalang-halangi penyidikan,” kata Donal.

Donal juga menyebut premanisme kekerasan terhadap KPK. Hal ini dialami oleh Novel Baswedan.

“Upaya premanisme secara fisik terjadi, itu dilakukan kepada Novel Baswedan,” ujar Donal. (MTV/IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here