Sebanyak 14.491 Transaksi Mencurigakan di Sumut

Posted by on Jul 30, 2018 | Leave a Comment

Medan – KoranAntiKorupsi Sumatera Utara masuk peringkat lima di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten yang menempati peringkat satu hingga empat sebagai provinsi terbanyak laporan transaksi keuangan mencurigakan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat terdapat 14.491 transaksi keuangan mencurigakan di Sumatera Utara (Sumut) sejak 2003 hingga sekarang, 2018. Jumlah tersebut setara dengan 4,47 persen dari jumlah total laporan transaksi keuangan mencurigakan di seluruh Indonesia yang mencapai 370.000-an.

Hal itu disampaikan Direktur Pelaporan PPATK Soegijono Setiabudi kepada wartawan pada konferensi pers tentang pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Publik terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT) di Hotel Garuda, Medan, Kamis (26/7).

Soegijono menyebutkan dari jumlah total laporan di Sumut, nilai transaksi yang mencurigakan mencapai lebih dari Rp131 triliun.  Nilai transaksi terbesar mencapai Rp125 miliar.

Sementara nilai transaksi yang kurang dari Rp100 juta sekitar 59 persen dari jumlah total laporan, sedangkan transaksi yang bernilai Rp100 juta hingga Rp1miliar sebesar 35 persen.

Transaksi keuangan mencurigakan itu terjadi di sektor usaha keuangan, perusahaan non-keuangan serta pribadi.

Sejak 2010 hingga 2018, transaksi mencurigakan di Sumut mencapai angka tertinggi pada 2013, yakni sebanyak 2.976. Hingga Juli tahun ini laporan dari Sumut ke PPATK sudah mencapai 957.

“Terungkapnya tindak korupsi yang melibatkan Gubernur Sumut dan anggota DPRD, data transaksinya dari PPATK,” kata Ketua Kelompok Kehumasan PPATK Natsir Kongah.

Menurut Natsir semua data mengenai laporan transaksi mencurigakan itu sudah diserahkan PPATK kepada pihak kepolisian. “Data sudah diberikan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan,” paparnya.

Laporkan

Sementara itu terkait upaya pemerintah mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT secara efektif, Kongah mengatakan harus disokong oleh pemahaman, penilaian positif, dan dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Untuk melihat kenyataan itu secara jernih, perlu adanya suatu tolok ukur, yakni Indeks Persepsi Publik (IPP) terhadap TPPU dan TPPT. Dengan begitu pemerintah dapat menentukan arah kebijakan yang paling tepat guna mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT pada masa berikutnya.

“Masyarakat dapat melapor ke website resmi PPATK, www.ppatk.go.id, kemudian klik item ‘Pelaporan’,” sebut Natsir Kongah.

Menurut dia peran serta masyarakat dalam memberantas TPPU dan TPPT sangat dibutuhkan karena PPATK memiliki keterbatasan dan tidak bisa mengamati semuanya sekaligus.

“Untuk itu masyarakat jangan sungkan-sungkan menginformasikan ke kita jika melihat ada individu di sekitarnya kaya mendadak secara tidak wajar,” ungkap Natsir.

Kejahatan ekonomi baik itu TPPU dan TPPT di era milenial saat ini dinilai telah memasuki babak baru. Pelaku kejahatan tidak lagi bersifat individual dan domestik, namun semakin terorganisir dan bersifat komunal, bahkan melibatkan beneficial owner dari pejabat negara, lintas yurisdiksi, mengoptimalkan berbagai celah regulasi, dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Semua hal itu dilakukan agar harta hasil kejahatan dapat disamarkan/disembunyikan, sehingga sulit dideteksi oleh penegak hukum.

Kongah mencontohkan kasus First Travel yang memakan korban ratusan ribu calon jemaah umrah. Semua uang setoran jemaah ditilep dan dicuci oleh pemilik Firts Travel dalam berbagai jenis aset.

“Begitu juga kasus e-KTP yang melibatkan pengusaha, pejabat eksekutif dan legislatif, serta orang-orang terdekat,” ungkapnya.

Kongah juga mencontohkan kasus Labora Sitorus, oknum polisi yang memiliki rekening gendut mencapai Rp1,5 triliun. Dari penelusuran PPATK uang sebanyak itu diperoleh Labora dari hasil kejahatan pembalakan hutan, penjualan bahan bakar minyak ilegal, dan pengemplangan pajak.

Kalau berdasarkan statistik yang dimiliki PPATK saat ini, lanjut Kongah, sedikitnya ada 60 juta laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima oleh PPATK. “Berdasarkan statistik laporan itu, Sumut masuk ranking lima,” kata Kongah.

Sebagian dari laporan tersebut menurutnya terindikasi berhubungan dengan tindak pidana korupsi, perdagangan narkotika, kejahatan di bidang perbankan, dan pendanaan aksi terorisme.

Namun, Natsir tidak bersedia menyebutkan pihak-pihak yang terlibat melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan di Sumut.

“Tidak bisa saya sebutkan itu rahasia. Hanya saja data sudah diberikan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan,” paparnya.

Ketua Tim Pelaksana Suvei Indeks Persepsi terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2018 Ivan Yustiavandana berharap, pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya kepala daerah, camat, kepala desa/lurah, dan masyarakat yang menjadi objek survei.

“Data dan informasi responden akan dijaga kerahasiaannya, tidak memiliki implikasi dan aman. Partisipasi yang diberikan masyarakat ini justru sangat positif untuk menjaga Negara Republik Indonesia terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,” tandasnya. (SMG)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here