Sekjen FITRA Pusat Desak Poldasu Tuntaskan Korupsi BBI Nias Selatan

Posted by on Nov 13, 2017 | Leave a Comment

Nias Selatan – Kpkpos Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Sekjen FITRA) Pusat, Yenny Sucipto, M.Si meminta Poldasu segera menuntaskan Penyidikan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Balai Benih Induk (BBI) Nias Selatan TA.2012 yang merugikan Negara sebesar Rp.9,9 miliar. Hal ini katakan Yenny saat dimintai tanggapannya melaluiWhatsApp, baru-baru ini.

Yenny menjelaskan, biasanyasetiap kasus yang sudah naik ke tingkat penyidikan maka sudah harus ada aktor atau tersangka yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

“Soal kasus BBI itu, harus ada pihak ketiga untuk membuka kembali kasus tersebut, terutama di tingkat penyidikan,” ujarnya.

“Kita tidak menginginkan mandeknya kasus itu dimanfaatkan oleh elit untuk kepentingan sepihak saja,”tegasnya.

Untuk itu, Yenny Sucipto meminta Poldasu sesegera mungkin menindaklanjuti hasil penyidikan yang sudah dilakukan.Kita berharap supaya penegak hukum punya komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Untuk diketahui,  terkait kasus itu, Ditreskrimsus Poldasu sudah menerbitkan kembali Surat Perintah Penyidikan lanjutan dengan nomor Sprindik : Sprin sidik/63/V/2015/Ditreskrimsus, Tanggal 29 Mei 2015 untuk mendalami keterlibatan pihak lain termasuk mendalami keterlibatan mantan Bupati Nias Selatan, ID.

Namun, faktanya hingga kini, penanganan kasus itu pasca terbitnya Sprindik lanjutan tak kunjung tuntas dan terkesan mandek.

Terkait lambatnya penuntasan kasus itu, sejumlah kalangan masyarakat Nisel yang mengatas namakan dirinya Aliansi Masyarakat Nias Selatan telah menyurati  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Februari, tahun 2017. Isinya, meminta KPK supaya mengambil alih penanganan kasus tersebut dari  Poldasu.

Komoisi Pemberanstasan Korupsi sudah membalas surat Aliansi Masyarakat Nisel itu, pada Tanggal 4 April 2017 yang intinya surat Aliansi itu akan menjadi bahan koordinasi dan Supervisi bagi KPK.

Bahkan, dalam laporan Aliansi Masyarakat Nisel itu meminta KPK untuk menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengalir ke sejumlah pihak atas kasus tersebut termasuk aliran dana ke salah satu  oknum Anggota DPR RI Dapil  II Sumut asal Nias berinisial, SD.

Selain itu, dalam amar putusan Hakim Pengadilan Tipikor Medan terhadap Terpidana mantan Sekda Nisel, As Laia secara tegas menyebutkan demi asas persamaan kedudukan dihadapan hukum sudah seharusnya Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi (Bupati Nisel kala itu), mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara Incassu.

Berdasarkan keterangan saksi dalam amar Putusan Hakim Tipikor  Medan terhadap terpidana Y.Ak Duha, menyebutkan, pengadaan lahan pertapakan BBI itu atas perintah Bupati Nisel, Idealisman Dachi kala itu.

Sementara, Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Rina Sari Ginting, saat dikonfirmasi melalui, WhatsApp, Rabu, (8/11), hingga pukul 14.30 Wib, tidak membalas dan terkesan bungkam. (HAL)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here