Sepanjang 2018, 16 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi

Posted by on Oct 08, 2018 | Leave a Comment

Jakarta- KoranAntiKorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggelar 22 kali operasi tangkap tangan (OTT) sejak awal tahun 2018 hingga bulan Oktober ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 kepala daerah telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Terakhir, KPK menangkap dan menetapkan Wali Kota Pasuruan, Setiyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata tak habis pikir masih banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Kepala daerah seolah tak jera melihat rekan-rekan sejawatnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara lantaran melakukan rasuah.

“Khusus untuk kepala daerah, KPK sangat menyesalkan masih cukup banyaknya kepala daerah yang diduga melakukan korupsi dan dijerat proses hukum tindak pidana korupsi,” kata Alex, sapaan Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/10).

Alex mengungkapkan, 16 kepala daerah yang telah dan sedang diproses KPK terdiri dari satu gubernur, 13 bupati, dan dua wali kota. ?Jumlah tersebut cukup banyak dibanding pada periode kepemimpinan KPK sebelumnya.

Alex menyatakan, korupsi yang dilakukan kepala daerah sangat merugikan masyarakat di daerah yang mereka pimpin. Apalagi, mereka terpilih melalui kontestasi politik yang menelan anggaran cukup besar.

“Korupsi kepala daerah tersebut tentu saja sangat merugikan masyarakat setempat. Apalagi, mereka telah dipilih melalui proses pemilu yang demokratis dan membutuhkan biaya penyelenggaraan yang tidak sedikit,” ungkapnya.

Alex menyatakan, berdasar kajian yang dilakukan KPK, masih maraknya kepala daerah yang tersandung korupsi lantaran fungsi pengawasan internal di pemerintahan setempat? masih minim.

Dalam sejumlah kasus, pengawas internal bukan tidak tahu ada penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan atau memiliki kemampuan untuk mengingatkan atau untuk meluruskan penyimpangan.

Apalagi, kedudukan para pengawal internal yang berada di bawah kepala daerah. Akibatnya, pengawas tak berdaya ketika melihat adanya penyimpangan yang dilakukan kepala daerah.

Demikian pula halnya dengan badan pengadaan barang dan jasa yang tidak independen. Dikatakan Alex pengadaan melalui e-procurement tak berdampak banyak karena pengusaha sudah membagi-bagikan proyek terlebih dahulu.

Alex meyakini jika pengawas internal dan pengadaan barang dan jasa diperbaiki dapat menekan dan meminimalisasi celah korupsi di daerah.

“Kami yakin kalau dua unit kerja itu diperbaiki sedikit banyak mengurangi peluang terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa, 80 persen korupsi di daerah terkait barang dan jasa,” katanya.(SP/IN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here