Setnov Direncanakan Dapat Jatah US$ 6 Juta dari Proyek PLTU Riau-1

Posted by on Oct 08, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – KoranAntiKorupsi Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga mantan Ketua DPR, Setya Novanto direncanakan mendapat jatah sebesar US$ 6 juta dari proyek PLTU Riau-1. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan terhadap pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo yang dibacakan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/10).

Jaksa KPK mendakwa Kotjo telah menyuap Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham sebesar Rp 4,7 miliar. Suap ini diduga diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1 yang rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd.

Jaksa membeberkan, Kotjo yang memiliki saham 4,3% di Blackgold Natural Resources mengetahui adanya rencana pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1 pada 2015. Kotjo mengajak perusahaan China Huadian Engineering Company untuk menjadi investor penggarap proyek itu. Namun, ?Johanes meminta kesepakatan kepada China Huadian Engineering Company agar menyiapkan fee sebesar 2,5% atau sekitar US$ 25 juta dari nilai proyek US$ 900 juta jika proyek PLTU Riau-1 berjalan lancar.

“Yang mana fee dimaksud rencananya terdakwa akan bagikan,” kata Jaksa KPK, Ronald Worotikan saat membacakan surat dakwaan Kotjo.

Dipaparkan, Kotjo sendiri akan mendapatkan jatah sebesar 24% atau US$ 6 juta. Setya Novanto dan seorang swasta Andreas Rinaldi rencananya juga mendapat jatah yang sama yakni masing-masing 2% atau US$ 6 juta. Pihak lainnya yang direncanakan mendapat fee, yakni CEO PT Blackgold Natural Resources (BNR), Richard Philip Cecilia sebesar 12 % atau US$ 3,125 juta.

Selain itu, terdapat nama Dirut PT Samantaka Batubara, Rudy Herlambang, Chairman BNR, Intekhab Khan serta Direktur PT Samantaka Batubara, James Rijanto yang masing-masing direncanakan mendapat fee 4% atau US$ 1 juta.

“Pihak-pihak lain yang membantu sebesar 3,5% atau sekitar USD875.000,” papar Jaksa.

Menindaklanjuti kesepakatan ini, Kotjo melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara mengajukan permohonan dalam bentuk IPP kepada PT PLN Persero terkait rencana pembangunan PLTU. Lantaran tidak ada kelanjutan dari PLN, Kotjo pun menemui Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk meminta bantuan agar dapat dipertemukan dengan pihak PLN.

Atas permintaan itu, Setnov, sapaan Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VII DPR yang membidangi energi.

Selanjutnya, menurut jaksa, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU 31/999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.(BSC)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here