Sidang Dugaan Korupsi PDAM Tirtanadi Beragenda Eksepsi

Posted by on Oct 14, 2013 | Leave a Comment

MEDAN –Sidang dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Tirtanadi dengan sangkaan merugikan negara berkisar Rp5 miliar lebih, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan dengan agenda eksepsi (pembelaan) dari terdakwa.

Dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra VII Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu pekan lalu, Edy Purwanto dan Maramuda Harahap selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa Azzam Rizal, Dirut PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Provsu), menilai perbuatan kliennya bukanlah tindak pidana korupsi (Tipikor) melainkan masuk ke lingkup hukum perdata.

Pasalnya, terdakwa juga selaku anggota dari Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Sumut mempunyai hak untuk meminjam uang di Kopkar.

“Sehingga peminjaman sejumlah uang itu bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (tipikor/pencucian uang), tapi merupakan perbuatan ruang lingkup perdata,” sebut PH Azzam saat membacakan eksepsi (keberatan) mereka terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen.

Dalam eksepsi yang dibacakan secara bergantian di hadapan majelis hakim dipimpin Jonner Manik, disebutkan bahwa tujuan dibentuknya “Perjanjian Kerjasama Penagihan Rekening Air Pelanggan” telah dibahas dan dipertimbangkan secara matang serta dinilai sangat menguntungkan PDAM Tirtanadi.

Hal ini mengingat banyak dan luasnya daerah cakupan pelanggan yang harus ditagih sehingga dipastikan PDAM Tirtanadi membutuhkan penambahan jumlah personel pegawai.

Tapi dengan adanya perjanjian kerjasama ini pihak PDAM tidak perlu lagi menambah jumlah pegawai.

Karena dianggap menguntungkan pihak PDAM Tirtanadi, maka terdakwa selaku Dirut kemudian memperpanjang kontrak kerjasama penagihan rekening air dengan Kopkar Tirtanadi yakni perjanjian No.11/SPJN/DIR/2011 dan No.326/SPJN/2011 tanggal 30 September 2011.

Sebagaimana diketahui, terdakwa Azzam diangkat sebagai Dirut PDAM Tirtanadi Sumut pada 11 Maret 2011 berdasarkan SK Gubsu No.188.44/217/
KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011.

Sementara terdakwa menandatangani perpanjangan kontrak kerjasama penagihan rekening air No.11/SPJN/ DIR/2011 dan No.326/SPJN/2011 tanggal 30 September 2011.

Jika dihitung secara matematis telah berjalan dan berlangsung selama 9 (sembilan) tahun, dari kontrak awal yakni No.06/ SPJN/KEU/2002 dan No.37/SPJN/ KKT/2002 tanggal 27 September 2002.

Berita Selengkapnya Baca Di Surat Kabar KPKpos Atau Epaper

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here