Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Penjualan Aset Negara

Posted by on Jul 02, 2018 | Leave a Comment

Medan – KoranAntiKorupsi Majelis hakim Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi penjualan aset milik negara dengan terdakwa Tamin Sukardi di ruang utama gedung Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (25/6). Dalam persidangan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Salman SH MH dari Kejagung menghadirkan 4 orang saksi yakni Kepala Desa Helvetia, Agus Sailin, Notaris Ika Asnika Lukman, Kepala Desa Sampali Sri Astuti dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Pengurus Alwashliyah Pusat, Ismail Efendi.

Dalam persidangan itu, saksi Agus Sailin mengaku surat keterangan ahli waris yang diajukan oleh Titin Kurniati CS, tidak ada tercatat di dalam buku register di Pemerintahan Desa Helvetia. Dikatakannya, dia telah memeriksa buku register, mencari surat keterangan waris sesuai nomor yang tertera dalam surat panggilan jaksa kepadanya dan tidak menemukan surat keterangan waris itu. Dijelaskan Agus, segala surat masuk ataupun keluar, akan tercatat dalam buku register tersebut. “Saya memang tidak pernah melihat surat keterangan itu. Sampai sekarang belum ditemukan,” katanya singkat.

Sementara Kepala Desa Sampali, Sri Astuti mengaku sebagian nama dari ahli waris yang menggugat tanah di Desa Helvetia seluas 106 Hektar, merupakan warga Desa Sampali. Diakuinya dirinya pernah didatangi Endang yang merupakan anak Tasman Aminoto. Namun, dirinya mengaku tidak pernah membicarakan soal tanah eks HGU PTPN II. Begitu juga dengan terdakwa Tamin Sukardi, dia mengaku hanya sebatas kenal dan biasa hanya minta diskon menginap di hotel milik Tamin Sukardi.

Ketika ditanya JPU, apa kepala desa bisa menandatangani surat pernyataan atau surat keterangan waris di luar dari apa yang diajukan warga di luar dari desanya, diakui Sri tidak bisa. Lalu JPU bertanya soal adanya surat yang dikeluarkan Sudarsono padahal Sudarsono saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Desa Sampali, dikatakan Sri Plt bahkan sekretaris desa juga berwenang mengerjakan tugas kepala desa, saat kepala desa berhalangan.

Sementara saksi Ismail Efendi mengatakan pihaknya telah membeli tanah seluas 32 Hektar di Pasar IV Desa Helvetia, Labuhan Deli pada tahun 2004. Pengikatnya disebut Ismail, ganti rugi kepada 16 warga yang mengaku memiliki lahan tersebut dengan harga Rp30 juta perorang. Setelah itu, disebutnya pihaknya membayar kepada PTPN II dan Kementerian BUMN dengan total mencapai Rp8 miliar lebih. Namun, diakuinya tanah yang dimaksud untuk pengembangan Perguruan Tinggi Alwashliyah itu, belum disertifikatkan.

Setelah itu, Ismail mengaku tidak pernah mengetahui kalau pihaknya termasuk sebagai tergugat oleh Titin Kurniati Cs. Ketika surat gubernur keluar yang menjadi salah satu kunci persyaratan mengurus sertifikat, baru pihaknya mengetahui dari BPN bahwa ada gugatan perdata atas tanah yang telah mereka beli. Kemudian, setelah tanah dieksekusi berdasarkan gugatan Titin Cs dengan dasarĀ  hak Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL) Tahun 1954, diakui Ismail kalau pihaknya menggugat dengan dasar alas hak Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL) Tahun 1952. Gugatan itu, disebutnya dimenangkan oleh Pengadilan. Dalam putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihaknya itu, disebut Ismail pada poin 7 disebutkan menghukum tergugat 18 yakni Titin Kurniati Rahayu sampai tergugat 82 yakni Abror Selaja yang menempati tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya pada penggugat. Usai mendengar keterangan keempat saksi tersebut, persidangan yang digelar hingga malam hari itu, ditunda pada Kamis (29/6) mendatang.

Dalam surat dakwaan JPU disebutkan pengusaha Tamin Sukardi sebagai terdakwa dijerat dalam kasus dugaan penjualan lahan seluas 74 hektar di Pasar II Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang. Namun lahan tersebut masih tercatat sebagai aset negara yang dikelola Kementrian BUMN, sehingga diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 134 miliar lebih.

“Perbuatan terdakwa Tamin Sukardi bersama-sama dengan Tasman Aminoto, Sudarsono dan Misran Sasmita telah memperkaya diri terdakwa,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Salman pada sidang di ruang sidang Cakra I gedung Pengadilan Tipikor Medan, Senin (23/4) lalu.

Menurut JPU, kasus tersebut bermula pada Tahun 2002 terdakwa Tamin mengetahui di antara tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II di Perkebunan Helvetia Kabupaten Deli Serdang, ada tanah seluas 106 hektar yang dikeluarkan atau tidak diperpanjang Hak Guna Usaha (HGU)nya.

Lalu terdakwa bermaksud ingin menguasai dan memiliki tanah yang tidak diperpanjang HGUnya yang ada di Desa Helvetia tersebut dengan berbekal 65 lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL).

Kemudian, terdakwa Tamin meminta bantuan Tasman Aminoto dan Misran Sasmita selaku mantan Karyawan PTPN II dan Sudarsono. Lalu Mereka membayar sejumlah warga agar mengaku sebagai pewaris hak garap di lokasi tanah dengan dikuatkan dengan bukti SKTPPSL yang seolah-olah diterbitkan tahun 1954.

Mereka mengkoordinir dan mengarahkan 65 orang warga untuk mengaku sebagai ahli waris dari nama yang tertera pada SKPPTSL tahun 1954 tersebut dan dijanjikan akan mendapatkan tanah masing-masing seluas 2 hektar dengan menyerahkan KTP.(MOC)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here