Soal Penjabat Gubernur, Mendagri Siap Penuhi Panggilan DPR

Posted by on Jun 25, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – KoranAntiKorupsi Sejumlah fraksi di DPR berencana mengajukan hak angket tentang perwira tinggi (pati) Polri menjadi penjabat gubernur. Hal ini menyusul diangkatnya Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Komjen M Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat (Jabar).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku bersedia memenuhi panggilan DPR, apabila memang hak angket resmi disepakati. “Saya dipanggil DPR ya hadir, karena keputusan saya sudah sesuai undang-undang (UU),” tegasnya, Rabu (20/6).

Ia sangat menghormati hak-hak konstitusional DPR sebagaimana ketentuan perundangan. Apalagi jika hak itu berkaitan dengan tugas dan fungsi legislatif. Menurutnya, polemik pengangkatan Iriawan yang disuarakan DPR merupakan urusan dalam perspektif politik. Sebab, sesuai kajian hukum, tak ada regulasi yang dilanggar oleh pemerintah.

“Keputusan presiden (keppres) mengenai penjabat gubernur Jabar ada payung hukumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara terkait niat fraksi-fraksi di DPR menggulirkan hak angket. Ia menyarankan agar wacana itu diurungkan.

“Saya khawatir nanti rakyat menertawakan wakilnya yang tidak mengerti undang-undang yang mereka buat sendiri,” kata Ngabalin.

Ia menambahkan, semestinya lembaga legislatif fokus melakukan pelayanan terhadap masyarakat, melalui pembahasan UU. “Sah-sah saja (ajukan hak angket), tapi sebaiknya di urungkan saja niatnya. Pemerintah dan DPR masih membutuhkan waktu yang banyak dalam hal-hal yang produktif,” imbuhnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik menegaskan, Iriawan diangkat berdasarkan Keppres 106/P Tahun 2018. Penunjukan Iriawan merupakan amanat Pasal 201 UU 10/2016 yang mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada).

Selain itu, pemerintah juga berpedoman pada Pasal 19 dan 20 UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Keppres Nomor 106/P Tahun 2018 sudah sesuai dengan ketentuan serta asas penyusunan produk hukum yang baik. Dalam prosesnya sudah memperhatikan aspek kewenangan, substansi dan prosedur yang ada,” tegasnya.

Pasal 201 UU Pilkada menyebutkan, apabila masa jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah habis, untuk tingkat propinsi ditunjuk Pejabat Tinggi Madya sebagai penjabat gubernur. Pasal 19 ayat 1 huruf b UU ASN secara terperinci menjelaskan yang dimaksud jabatan pimpinan tinggi madya. Misalnya, sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian dan sekretaris utama.

“Posisi sekarang M Iriawan sebagai sestama Lemhamas tentunya tidak bertentangan dengan pasal-pasal 19 UU ASN,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) 4/2002 tentang Perubahan PP 15/2001 mengenai pengalihan status TNI/Polri menjadi PNS juga diatur istilah penjabat gubernur. Dalam beberapa jabatan pada kementerian/lembaga, TNI/Polri tidak perlu alih status menjadi PNS. “Alangkah baik jika membaca norma regulasi, apalagi Undang-Undang, tidak sepotong-sepotong melainkan harus komprehensif karena berkaitan satu dengan lainnya,” tandasnya.(IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here