Strategi Djarot Vs Efek Ustad Somad

Posted by on Jul 02, 2018 | Leave a Comment

Berdasar hasil hitung cepat (quick count) pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah menjadi pemenang Pilgubsu 2018 mengalahkan pesaingnya pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dengan selisih perolehan persentase suara mencapai dua digit.

Pasangan nomor urut 1 yang dikenal dengan sebutan ERAMAS itu untuk sementara juga masih unggul dalam perolehan suara versi real count atau  penghitungan sebenarnya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan persentase data formulir C1 yang masuk ke situs infopemilu.kpu.go.id sebesar 63.79 persen pada Kamis (28/6) pukul 10.30 WIB, duet Edy-Musa unggul dengan selisih sembilan persen dari Djarot-Sihar.

Data tersebut berasal dari 17.527 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dari total 27.487 TPS tersebar di Sumatera Utara. Pasangan Edy-Musa yang didukung tujuh partai yakni Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, dan NasDem dan Demokrat memperoleh suara 1.965.691 atau 54.83 persen.

Kemudian duet Djarot-Sihar yang didukung oleh koalisi PDIP dan PPP mengumpulkan 1.619.343 suara atau 45,17 persen.

Suara sah yang masuk sebesar 3.582.414, sedangkan suara tidak sah sejumlah 52.328. Dengan demikian, suara keseluruhan sebanyak 3.634.595 dari 5.781.694 pemilih.

Ketua KPU Sumatera Utara Mulia Banurea mengklaim partisipasi masyarakat pada Pilgub Sumut kali ini meningkat dibandingkan lima tahun lalu. Meski begitu, ia belum bisa memastikan berapa jumlah pastinya.

“Cukup meningkat dari pelaksanaan pilgub tahun 2013, tapi fakta pada pelaksanaan pemungutan suara hari ini bisa mencapai di atas 61 persen,” ujar Mulia.

Mulia menyatakan tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada 2013 lalu hanya mencapai 47 persen. Sedangkan untuk pilkada kali ini KPU Provinsi Sumut menargetkan sekitar 61 persen.

Taktik Djarot Meleset

Melihat perjalanan Pilgub Sumut sebenarnya terbilang cukup panas. Sebab pada akhirnya, hanya dua pasangan kandidat yang bersaing setelah JR Saragih-Ance Selian digugurkan KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan.

Kekalahan yang dialami Djarot kali ini menjadi yang kedua dalam gelaran Pilkada. Sebelumnya, dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang digelar tahun lalu, Djarot juga mengalami kekalahan.

Saat itu ia dipasangkan dengan Calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun Ahok-Djarot takluk dari duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno setelah pemungutan suara putaran kedua.

Pengamat Sosial dan Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai kekalahan yang dialami Djarot tidak lepas dari langkah PDIP, selaku partai pendukung utama, dalam menyusun taktik pendekatan kepada masyarakat Sumut dengan rentang waktu yang singkat.

Sebab, dalam beberapa bulan sejak dinyatakan sebagai calon gubernur oleh PDIP, Djarot yang berasal dari luar Sumut harus bisa dikenal oleh seluruh masyarakat.

Padahal, secara geografis wilayah Sumut sangat luas, yakni sekitar 72.981 kilometer yang terbagi atas 33 Kabupaten/kota. Oleh karena itu menurut dia sebenarnya kekalahan Djarot memang sudah diperkirakan sejak awal.

“Karena desakan waktu yang singkat, mereka terburu-buru merancang program sehingga sembrono membuat langkah-langkah pendekatan terhadap masyarakat sehingga tidak menyentuh hati masyarakat,” kata Shohibul saat dihubungi , Rabu (28/6).

Selama proses menggalang dukungan, kata Shohibul, Djarot juga dianggap tidak peka dan terlalu Jawasentris. Dia mencontohkan setelah penetapan Djarot sebagai calon gubernur, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan percaya diri berpidato menggunakan bahasa Jawa, demi meraih simpatik dari orang-orang Jawa yang berada di Sumut.

“Ketika pak Djarot ditetapkan jadi calon. Bu Megawati bilang, ‘nangkono okeh juga jowone’ (di sana banyak juga orang Jawa),” kata Shohibul.

Meskipun populasi suku Jawa di Sumut cukup banyak, tetapi menurut Shohibul taktik seperti itu kurang tepat. Sebab, di Sumut juga terdiri dari beragam suku seperti Melayu, Batak, Tapanuli/Toba, Simalungun, Pakpak, Mandailing dan Karo. Seluruh elemen masyarakat di Sumut ini sangat membaur. Dengan ‘menjual’ Djarot adalah simbol pemimpin Jawa, maka akan timbul kekhawatiran dia tidak akan bisa adil.

“Tanpa harus membuat panji-panji ‘kulo niki Jowo loh’, Djarot bisa melesat,” kata dia.

Lain halnya dengan Edy Rahmayadi. Menurut Sohibul, Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan pangkat terakhir letnan jenderal itu justru lihai dalam berkomunikasi dengan masyarakat Sumut.

Melihat latar belakangnya, hal itu bukanlah sesuatu yang aneh. Edy sebelumnya sempat menjabat Komandan Yonif Linud 100/Prajurit Setia yang bermarkas di Namu Sira-Sira, Langkat. Edy juga pernah menjabat Panglima Kodam I/Bukit Barisan. Kedekatannya dengan Sumatera Utara itulah yang membuatnya seperti ‘putra daerah’ jika dibandingkan Djarot.

“Edy menggunakan beberapa identitas sekaligus. Mau disebut Jawa iya, Melayu juga iya. Tapi tidak kentara kalau dia menunjukkan itu, sehingga tidak ada yang merasa dia memihak pada Jawa atau Melayu atau masyarakat tertentu saja,” kata Shohibul.

Senada dengan Shohibul, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai sosok Edy lebih dikenal luas oleh masyarakat Sumut jika dibandingkan Djarot. “Djarot dianggap orang baru yang tiba-tiba maju ke perhelatan,” kata Hendri.

Terkait latar belakang Djarot yang menduduki sejumlah jabatan di pemerintahan, Hendri menilai pemilik suara jarang mempertimbangkan hal itu. Menurut dia, masyarakat cenderung mendasari penilaian berdasarkan faktor kedekatan dan asumsi bahwa calon pemimpinnya itu benar-benar mengerti kondisi sosial dan masyarakat yang dipimpinnya.

“Figur Edy dianggap lebih dekat dengan Islam dan mengerti karakter masyarakat Sumut,” kata dia.

Hendri menilai ada hal menarik lain yang dapat dilihat dari Pemilihan Gubernur di Sumut, yakni mengenai keberanian partai politik mengusung kadernya sendiri. Tradisi itu saat ini memudar karena kaderisasi tidak efektif dan demi ambisi kemenangan.

Pasangan Edy-Musa diusung oleh lima partai, yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Sedangkan Djarot hanya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Meskipun demikian, PDIP konsisten mengusung kadernya sendiri. Langkah yang diambil PDIP dalam Pilgub Sumut dan juga Jawa Barat, menurut Hendri, perlu diapresiasi.

“Seperti di Jawa Barat, saya yakin PDIP paham penentuan dukungan terhadap TB Hasanudin di injury time akan sulit menandingi lawan-lawannya tapi tetap diusung karena ini adalah kader asli PDIP. Sama seperti di Sumut, pilihan mengusung Djarot kan dadakan juga tapi kemudian tetap diusung. Itu lebih baik daripada parpol nebeng kader,” kata dia.

Ustaz Somad dan Gatot

Sementara relawan Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) menilai pidato mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam kampanye Cagub Sumut Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) berdampak pada kemenangan pasangan itu. PAN, sebagai partai pendukung pun tak menampik ada peran Gatot dan Ustaz Abdul Somad dalam kemenangan itu.

“Ustaz Somad dan Pak Gatot menambah potensi elektoral paslon Eramas,” kata Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi lewat pesan singkat, Rabu (27/6).

Viva menyebut kehadiran Ustaz Somad dan Gatot mampu mendongkrak suara pasangan Eramas di Pilgub Sumut. Khususnya para pemilih yang belum menentukan pilihan.

“Kehadiran mereka tentu mempengaruhi penambahan suara yang berasal dari swing voter atau dari kategori undicided voters,” terangnya.

PAN berharap Ustaz Somad dan Gatot kembali mendukung paslon capres-cawapres yang diusung PAN di Pilpres. Mereka juga tak menutup pintu bagi tokoh lain yang ikut membantu kampanye capres-cawapres yang diusung PAN.

“PAN berharap jika ustaz Somad, Pak Gatot, dan tokoh-tokoh nasional lain bersatu padu, satu barisan bersama PAN dalam perjuangan di pilpres nanti,” harapnya.

Sebelumnya, Presidium Relawan Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) Dondi Rivaldi mengatakan kemenangan Edy-Ijeck tak lepas dari pidato Gatot. Dalam pidatonya, Gatot dengan tegas mengajak masyarakat Sumatera utara memilih pemimpin yang minum, makan, dan bernapas di tanah Sumatera Utara.

“Jelas pidato Pak Gatot membuat masyarakat berpikir bahwa sudah sepantasnya Sumut dipimpin oleh putra asli Sumatera Utara, yaitu Edy Rahmayadi,” tegas Dondi di Jakarta, Rabu (27/6). (ADLS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here