Sumut Daerah Terparah Pelanggaran Ujian Nasional

Posted by on Apr 22, 2013 | Leave a Comment

SEKRETARIS Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti memaparkan berbagai temuan pelanggaran ujian nasional sekolah menengah atas. Temuan terparah terdapat di Sumatera Utara.

Di sana ditemukan adanya pelanggaran di 23 kabupaten dan kota. Di antaranya adalah Langkat, Mandailing Natal, Simalungun, Tebing Tinggi, Deli Serdang, dan Medan.

Pelanggaran itu terdiri dari kecurangan dan juga kekacauan penyelenggaraan ujian. “Misalnya ada daerah yang siswanya membayar sejumlah biaya kepada oknum yang mengaku bisa menyediakan kunci jawaban,” ujar Retno di Jakarta, Selasa.

Kunci jawaban rupanya tidak hanya disediakan bagi yang berduit. Menurut Retno, ada laporan yang menyebutkan di beberapa wilayah di Sumatera Utara, oknum guru turut membantu memberikan kunci jawaban bagi siswa kurang mampu. “Makanya temuannya paling parah dibandingkan dengan daerah lain.

Sebab, siswa dengan berbagai tingkat ekonomi bisa memperoleh kunci jawaban.”

Adapun pelanggaran lainnya terjadi karena kekacauan sistem penyelenggaraan. “Contohnya di Kabupaten Simalungun. Ketika amplop soal ujian Bahasa Indonesia dibuka, ada beberapa lembar soal Bahasa Inggris. Berarti ini sudah bocor sejak lama,” ujar Retno.

Pelanggaran lainnya adalah sejumlah sekolah yang kekurangan lembar soal. “Di SMK Istiqlal Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, jumlah soalnya hanya cukup untuk satu kelas. Akibatnya, siswa dari tiga kelas lainnya harus menunggu lembar soal dan jawaban untuk difotokopi”.

Lamanya waktu menunggu ujian yang memakan waktu hingga lima jam membuat siswa gelisah. “Ini menyedihkan karena soal harus difotokopi. Ketika ujian mereka sudah hilang konsentrasi,” ujar Retno.

Kata Retno, kondisi itu membuat penyelenggaraan ujian semakin kacau. “Apakah bisa, lembar jawaban kertas fotokopian itu terdeteksi oleh komputer?” ucapnya.

Dia khawatir permasalahan teknis tersebut akan mengorbankan siswa. “Saya malah khawatir siswa tidak lulus ujian karena jawabannya tidak bisa terdeteksi oleh komputer.”

Data FSGI menyebutkan adanya temuan pelanggaran ujian nasional di tujuh provinsi lainnya. Provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Riau, dan Sumatera Barat.

Sementara itu, anggota Ikatan Guru Indonesia Itje Chodijah menganggap pelaksanaan ujian nasional sebagai tes yang dipaksakan. Menurut dia, ujian hanya dijadikan sebagai kamuflase tanpa memandang kemampuan seluruh siswa di Indonesia.

“Ini bagaikan bajaj yang diadu balapan dengan mercy,” ujar Itje di Jakarta, Selasa. Analogi itu disampaikannya karena ujian nasional dinilai menimbulkan ketimpangan sosial. Sebab, siswa dari daerah terpencil dipaksakan mengerjakan soal yang bobotnya sama dengan siswa dari kota besar atau dari sekolah unggulan.

Menurut Itje, regulasi bukanlah alasan ujian nasional tetap dilaksanakan. “Kalau memang berdalih regulasi, berarti anak-anak dijadikan tameng.”

Dia juga menyatakan, ujian nasional adalah suatu kebohongan publik karena kemampuan seseorang tidak diukur dengan cara yang tepat. “Melakukan standar nasional bukanlah mengukur kemampuan yang sebenarnya,” kata Itje.(FR/BBS)

521 Sekolah di Sumut Gagal Ujian Nasional

DI SUMUT, tercatat ada 521 sekolah di 30 daerah yang mengalami kendala melaksanakan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, Senin.

Laporan yang masuk, dari total 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumut, sejauh ini sudah 30 kabupaten dan kota yang menyampaikan adanya masalah.

“Kita masih terus menunggu laporan, untuk dipersiapkan pelaksanaan ujian susulan,” kata Kadis Pendidikan Sumut, Muhammad Zein di Dinas Komunikasi dan Informasi Sumut, Senin sore.

Persoalan di masing-masing daerah itu, umumnya kekurangan maupun ketiadaan lembar soal. Kendati ada opsi boleh melakukan fotokopi soal ujian jika memang terjadi kekurangan, tetapi persoalannya tidak mudah untuk memperbanyak lembar ujian karena keterbatasan sarana yang ada di masing-masing daerah.

Ketiadaan soal pada hari pertama pelaksanaan UN itu membuat Dinas Pendidikan Sumut dan instansi terkait termasuk pengawas, memutuskan untuk tidak melanjutkan UN pada hari kedua dan seterusnya. Mereka memutuskan untuk menggelar ujian susulan pada 22 April mendatang.

“Kita harapkan lembar soal untuk ujian susulan tidak bermasalah dari perusahaan percetakan, baik pencetakannya maupun pengirimannya secara tepat waktu,” kata Zein.

Kekurangan lembar soal ujian menjadi persoalan utama yang dihadapi penyelenggara UN di Sumut. PT Balebat Dedikasi Prima yang memenangkan tender untuk pencetakan lembar soal untuk wilayah Sumut serta tiga provinsi lainnya, ternyata tidak mampu mengantarkan lembar soal UN itu tepat waktu ke berbagai wilayah di Sumut.

Sementara dari Kabupaten Mandailing Natal dilaporkan, sedikitnya 80 persen siswa/i jurusan IPS tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (UN), Senin (15/4) lalu. Gagalnya para siswa/i mengikuti UN disebabkan naskah soal ujian kurang.

Hal ini diakui Kepala Dinas Pendidikan Madina Imron Nasution SPd melalui Kabid Dimenumjur Iwan Efendi Harahap SPd SH, kepada awak media ini di rungan kerjanya.

Katanya, kekurangan soal naskah ini menjadi kendala di seluruh Indonesia bukan di Kabupaten Madina saja. Sehingga nantinya bagi siswa yang tidak mengikuti Ujian Nasional  akan dilaksanakan ujian susulan pada 22 April ini.

Siswa/siswi yang tidak bisa mengikuti UN merasa kecewa akibat terjadinya kekurangan naskah soal ujian.

Pengakuan salah seorang siswa yang enggan di tuliskan namanya mengatakan, dalam menghadapi UN dia telah mempersiapkan diri cukup matang, karena UN ini merupakan final apakah kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau sebaliknya. Akan tetapi kita merasa  kecewa akibat kekurangan soal naskah UN. (SF/TH)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here