Trend Tarik Menarik Jenderal ke Pilkada 2018

Posted by on Jan 08, 2018 | Leave a Comment

edyJakarta – Kpkpos Pilkada serentak ditahun 2018 ini sepertinya sedikit berubah haluan dimana biasanya para partai politik akan mengusung para kadernya atau melirik incumbent yang sedang berkuasa, namun kali ini parpol malah mulai melirik para sejumlah jenderal TNI dan Polri, walau untuk TNI dulunya memang sering memegang tampuk KDH dijaman orde baru berkuasa, dan setelah itu tidak terlalu tergaung untuk didengar.

Terbukti salahsatunya terdengar kabar di Sumatera Utara dimana beberapa partai yang telah mendukung gubernur incumbent bahkan telah deklarasi malah menarik dukungannya dan mengalihkannya kepada mantan Pangkostrad Edy Rahmayadi.

Minatnya para parpol melirik para pati di angkatan ini tentu saja menimbulkan pembicaraan dan pertanyaan apakah karena telah banyaknya para sipil yang menjadi orang nomor satu didaerah ditangkapi karena kasus korupsi sehingga mereka khawatir akan kredibiltas partai mereka kedepan di mata masyarakat, atau mereka ingin orang baru yang lebih segar dan sering berhadapan dengan masyarakat langsung yang umumnya hal ini sering dilakukan para jenderal saat mereka menjabat di daerah karena para jenderal ini diajukan untuk menjadi calon Gubernur dan wakil, ataukah pertanyaan lain karena ikut trend dan takut jagoannya tak terpilih yang pasti segudang pertanyaan ini jawabannya ada di masing-masing para pimpinan parpol dan pengurusnya.

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago menilai ada kegagalan sistem kaderisasi partai politik dengan mengusung para jenderal TNI/Polri ini untuk turun di pilkada. Karena ketidakmampuan otoritas sipil untuk memerintah secara efektif.

“Ada tren partai mengambil jalan pintas yaitu mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik, terkesan partai tak percaya diri mengusung kadernya sendiri. Ambisi bintang TNI Polri di Pilkada semakin menguat akhir-akhir ini di saat partai gagal melakukan kaderisasi,” kata Pangi dalam rilisnya, Sabtu (6/1).

Pangi memaparkan Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa militer memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.

Sejak Reformasi, Dwifungsi ABRI dicabut sehingga militer ditarik kembali ke barak.Di dalam UU 34 Tahun 2014, sangat jelas menyebutkan bahwa TNI tidak boleh terjun ke ranah politik praktis sebagai konsekuensi tentara profesional. Politiknya tentara itu yaitu Dwifungsi ABRI itu sendiri, mereka bisa berpolitik praktis itu sebuah fakta dan sejarah.

Kini para jenderal turun kembali ke politik praktis, lanjutnya, ada fenomena split ticket voting yaitu parpol lebih menonjolkan kandidat (figur) dibandingkan dengan kader partai sendiri. Lalu memprioritaskan figur eksternal atau melakukan ‘outsourcing’ politik dengan mengusung jenderal TNI dan Polri ketimbang mengusung kader dari rahim parpol itu sendiri.

Jauh lebih baik partai politik memberikan boarding pass pada kadernya dibandingkan kader eksternal. Dealetika Meritokrasi menjadi rusak, kenapa tak memajukan kader sendiri yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi.

“Ini soal masa depan partai itu sendiri, wajar kemudian menguat fenomena deparpolisasi karena ulah partai itu sendiri yang tak menghormati kadernya,” jelas Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting ini.(BEN/MDC)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here