Tujuh Anggota DPRDSU Dihukum 4 Tahun-4,5 Tahun

Posted by on Mar 06, 2017 | Leave a Comment

Kasus Suap APBD dan Interpelasi

Jakarta – Kpkpos Tujuh anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014-2019 dihukum masing-masing empat tahun penjara. Ketujuhnya dinyatakan bersalah menerima suap dari mantan Gubsu Gatot Pujonugroho sekaitan dengan pengesahan APBD dan pembatalan Interpelasi.

Ketujuh anggota DPRD tersebut adalah Budiman Nadapdap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Guntur Manurung dari Partai Demokrat, Zulkifli Effendi Siregar dari Partai Hanura, Bustami dari Partai Persatuan Pembangunan,  Zulkifli Husein dari Partai Amanat Nasional. Sedangkan Parluhutan Siregar dari PAN, dan M.Affan dari PDIP dihukum 4,5 tahun penjara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar Ketua Majelis Hakim Mas’ud saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, (1/3).

Selain pidana penjara, ketujuh anggota dewan itu juga dihukum membayar denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim juga menghukum ketujuhnya membayar uang pengganti kerugian negara bervariasi.

Untuk terdakwa Bustami membayar uang pengganti Rp 50 juta, terdakwa Zulkifli Efendi Siregar membayar uang pengganti Rp 215 juta. Sedangkan Budiman Pardamean Nadapdap dihukum membayar uang pengganti Rp 500 juta, terdakwa Guntur Manurung dihukum membayar uang pengganti Rp 350 juta. Sedangkan untuk Parluhutan uang pengganti Rp 92 juta dan M. Affan sebesar Rp 835 juta.

Ketujuh anggota DPRD tersebut terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan ketujuh terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

“Perbuatan terdakwa merusak sistem pengawasan di lembaga legislatif. Selain itu, perbuatan para terdakwa telah merugikan anggaran negara,” ujar majelis hakim dalam pertimbangan putusannya.

Seusai persidangan, JPU KPK, Asri mengatakan vonis yang diberikan hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Diketahui jaksa KPK menuntut para terdakwa dengan kurungan penjara 5-6 tahun.

“Vonisnya disamaratakan semua. Ada yang empat, ada yang empat tahun enam bulan. Kami tentu akan pikir-pikir dulu. Vonisnya di bawah tuntutan kami. Pada prinsipnya, mereka semua terbukti bersalah,” jelas Asri.

Suap dari Gatot tersebut terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2012, persetujuan perubahan APBD 2013, dan pengesahan APBD 2014.

Selain itu, uang “pelicin” diberikan untuk memuluskan terkait pengesahan APBD 2015, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi anggota Dewan pada 2015.

Dalam kasus ini, mantan Gubsu Gatot Pujonugroho dijadwalkan akan diputus pada tanggal 9 Maret 2017 mendatang di Pengadilan Negeri Medan. (IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here