Wakil Ketua KPK Saut Situmorang: Hendrik Sitompul Pelopor Taat Pajak Anti Korupsi

Posted by on Aug 21, 2017 | Leave a Comment

Ketua Umun DPD ISKA Sumut Hendrik H Sitompul menyerahkan cendramata kepada Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang disaksikan Rektor Univ Katolik ST Thomas Pastor Frietz Tambunan.

Ketua Umun DPD ISKA Sumut Hendrik H Sitompul menyerahkan cendramata
kepada Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang disaksikan Rektor Univ Katolik
ST Thomas Pastor Frietz Tambunan.

Medan – Kpkpos Sosok Drs Hendrik Halomoan Sitompul dinilai sangat tepat selaku tokoh pelopor taat pajak dan ujung tombak mengkampanyekan anti korupsi diSumatera Utara khususnya kota Medan. Pengusaha taat pajak dan politisi peduli anti korupsi patut diteladani.

Pujian dan penilain itu berkali-kali disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang saat memberikan ceramah kuliah umum dihadapan ratusan peserta seminar dengan thema memberantas korupsi melalui pembangunan karakter di Kampus Universitas St Thomas Khatolik (Unika) Medan, akhir pekan lalu.

Saut Situmorang mengakui dia telah banyak berdiskusi dengan Ketua Umum Ikatan Sarjana Khatolik (ISKA) Sumut Hendrik Sitompul terkait upaya memberantas dan antisipasi korupsi di Sumatera Utara. Hasilnya sangat positif dan patut ditindaklanjuti.

“Saya sudah banyak diskusi dengan Hendrik Sitompul terkait  bagaimana masyarakat agar taat pajak dan terhindar dari korupsi. Bahkan kami saling bertanya dan memberi solusi, “Andigan do beres negaranta on” (artinya; kapan bisa beres negara kita ini) terhindar dari korupsi. Semua itu kami diskusikan. Itu orangnya Hendrik Sitompul,” ujar Saut penuh semangat seraya menunjuk Hendrik yang duduk paling depan.

Pada kesempatan itu Saut Situmorang mengajak mahasiswa Unika dapat mengikuti jejak Hendrik Sitompul yang juga menjabat anggota DPRD Medan serta pengusaha namun tetap peduli untuk mengkampanyekan anti korupsi.

“Ke depan, kalian Mahasiswa harus dapat  memimpin ISKA dan siap mengkampanyekan anti korupsi seperti Hendrik Sitompul. Dicari Hendrik Sitompul lainnya di Sumut,” harap Thony Saut Situmorang nama lengkap Wakil Ketua KPK ini.

Diterangkan Saut, KPK dalam menjalankan pemberantasan korupsi tetap memiliki 2 bukti yakni ada kerugian negara dan terlibat penyelenggara negara. Jika bukti itu sudah ada KPK dapat bekerja tanpa peduli siapa sasarannya. Setiap menjalankan tugas KPK tetap berpegang teguh membangun hukum yakni tidak boleh dendam.

Sementara itu, Ketua Umum ISKA Sumut Drs Hendrik Halomoan Sitompul mengaku digelarnya seminar anti korupsi sebagai tindaklanjut imbauan dan harapan yang selalu disampaikan Keuskupan Agung Medan yakni ISKA harus siap barisan terdepan mengkampanyekan anti korupsi dan anti narkoba. “Maka itu, kami berkewajiban melakukan gerakan kampanye anti korupsi itu,” sebut Hendrik yang merupakan Alumni Lemhanas ini.

Untuk itu, Hendrik mengaku siap bekerja maksimal dan menjalin kerjasama dengan KPK memberantas korupsi. Begitu juga kepada mahasiswa Unika diminta dapat segera bergabung ke ISKA satu komitmen membangun karakter anti korupsi.

Seminar anti korupsi ini dihadiri wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang, anggota DPRD Medan Drs Hendrik Halomoan Sitompul, Rektor Unika DR Frietz R Tambunan, Prof DR Maidin Gultom SH MH serta dosen dan mahasiswa.

Lebih lanjut Saut menambahkan, Indonesia saat ini baru menyelesaikan permasalahan korupsi secara ordinary crime, sedangkan negara lain contohnya Malaysia sudah mencakup extraordinary crime. Belum lagi terbentur dengan undang-undang yang perlu dibereskan, sebab pihak swasta tidak terjangkau.

Disebutkannya, korupsi yang ditangani KPK tidak hanya menyangkut persoalan kerugian negara yang mencapai miliaran saja. Tetapi juga, kerugian yang mencapai puluhan jutaan juga ditangani. Sebab, dibalik jutaan tersebut dampak yang ditimbulkan mencapai miliaran hingga triliunan.

“Permasalahan korupsi tidak hanya dengan menindak secara hukum saja. Lebih dari itu, membangun peradaban hukum tidak boleh dengan dendam, sakit hati, marah, benci dan sebagai sifat lainnya.Apalagi, karena lawan politik. Tetapi, harus benar-benar bertentangan dengan aturan negara dan lebih efisien serta efektif,” sebut Saut.

Dikatakan dia, kenapa Indonesia hingga saat ini tidak pernah beres persoalan korupsi dari merdeka hingga sekarang, karena memberantas korupsi tidak suistanable atau berkelanjutan. Meski begitu, bukan berarti tidak banyak upaya yang telah dilakukan selama ini.

Maka dari itu, UU Tipikor saat ini harus dibereskan dengan segera mungkin mengacu kepada produk hukum PBB yang telah disepakati. Artinya, persoalan korupsi menyangkut ke semua aspek dan detail hingga hal yang paling sederhana sekalipun yaitu masalah kedisiplinan.

“Memberantas korupsi harus dengan membangun pondasi integritas yang sangat kompleks. Bisa dimulai dari lingkungan keluarga, dimana orang tua mendidik anaknya untuk menerapkan disiplin yang ketat. Dengan begitu, ketika dewasa nanti mereka sudah terbiasa terhadap sesuatu yang positif dan bertentangan dengan yang bersifat negatif,” tukasnya. (REL/FeR)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here