Wakil Rakyat Harusnya (Tetap) Memikirkan Rakyat

Posted by on Apr 23, 2018 | Leave a Comment

Diujung tugasnya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat yang akan berakhir pada April 2019 meminta tambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk tahun 2019. Permintaan ini dirasa sangat tidak wajar mengingat masih kurangnya pemihakan kepada rakyat.

Diakui penambahan anggaran DPR memang tak bisa dihindari, mengingat ada tambahan pimpinan sebagai implikasi dari perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Demikian pula, penambahan 15 anggota Dewan sehingga menjadi 575, seturut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tentu menimbulkan biaya baru. Tapi kenaikan sebesar itu sungguh dirasa tak masuk akal.

Karena akibat tambahan tersebut akan menggelembung menjadi Rp 7,7 triliun dari sebelumnya Rp 5,7 triliun (2018) dan Rp 4,8 triliun (2017).

Kenaikan itu menurut mereka, selain untuk biaya rutin juga dibutuhkan buat pembangunan gedung baru beserta alun-alun Dewan. Padahal rencana itu sudah berkali-kali ditolak masyarakat karena dipandang bukan prioritas, sementara perekonomian dirasa masyarakat semakin hancur terbukti dengan kenaikan kebutuhan rumah tangga seperti listrik, air dan BBM hingga harga bahan pokok dengan bukti daya beli di pasar dan supermarket menurun.

Semestinya DPR bisa mengerem nafsu menghabiskan uang rakyat. Ketimbang memboroskan anggaran belanja yang saat ini sedang diperlukan untuk pembangunan dan pemerataan, lebih terpuji jika DPR melakukan penghematan, seperti menunda kenaikan gaji dan tunjangan atau mengurangi studi banding ke luar negeri, yang terbukti tidak banyak manfaatnya. Apalagi defisit anggaran masih sangat besar, yaitu Rp 300 triliun lebih per tahun.

Ingat DPR adalah wakil rakyat yang harusnya memikirkan rakyat, bukan malah mengutamakan kepentingan yang tidak jelas urgensinya untuk rakyat, seperti pembangunan gedung baru yang bukan sebagai skala prioritas, apalagi memasuki tahun politik dipastikan pemikiran untuk kepentingan rakyat agak terabaikan.

Lebih baik DPR pada akhir masa kerjanya berkonsentrasi menuntaskan tugas politiknya. Tumpukan rancangan perundang-undangan harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Jangan sampai mengulang anggota Dewan periode sebelumnya, yang mewariskan RUU untuk diselesaikan anggota Dewan periode berikutnya.

Pemerintah juga perlu lebih berani menolak permintaan Dewan yang berlebihan ini. Pos-pos anggaran yang tidak penting dan merupakan pemborosan harus dipangkas. Ketimbang digunakan untuk hal-hal yang kurang berguna, lebih baik uang itu dimanfaatkan sepenuhnya buat kepentingan rakyat banyak bukan karena perlu dukungan sehingga mengaminkan permintaan mereka.

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here