Waspadai Konflik Pilkada Serentak

Posted by on Jan 08, 2018 | Leave a Comment

Pelaksanaan pilkada serentak Juni 2018 akan diikuti oleh 171 daerah, dengan jumlah pemilih 158 juta. Pilkada yang menelan anggaran lebih besar dari pilkada sebelumnya ini dinilai para pengamat berpotensi meningkatnya konflik yang lebih besar.

Potensi konflik ini antara lain disebabkan karena waktunya berdekatan dengan pemilihan umum tahun 2019, banyaknya daerah yang menggelar pilkada, banyaknya pemilih, serta tingginya anggaran mencapai Rp 11,9 triliun. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, potensi konflik selama pilkada 2018 sepertinya tinggi, karena pertarungan di 2018 ini melibatkan paling banyak hal.

Sumatera Utara termasuk salah satu provinsi yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak. Dinamika politik di Sumatera Utara terus bergeliat dan tinggi. Hal itu dapat dilihat hingga detik-detik pendaftaran pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gebenur pada 8-10 Januari mendatang, baru satu paslon yang sudah siap melakukannya, yakni Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah (Edy-Ijek).

Bahkan menurut inbformasi berkembang, pasangan yang didukung 5 partai politik ini PKS, Gerinda, PAN, Golkar dan NasDem, akan melakukan deklasari sebelum mendaftar ke KPUD Sumut.

Sementara itu, sejumlah nama yang awalnya digadang-gadang akan ikut pada kontestasi Pilgubsu 2018 ini, belum jelas partai politik mana yang akan mengusung. Seperti incumbent Erry Nuradi dan JR Saragih, masih terus melakukan loby politik untuk menentukan partai politik pendukung.

Termasuk paslon yang akan diusung PDIP juga belum klop. Walau PDIP sudah memastikan akan mengusung mantan Gubenur DKI Djarot Syaiful Hidayat sebagai calon Gubernurnya. Nama untuk calon Wakil Gubernur dan koalisi dengan partai politik mana, PDIP juga belum memberikan kepastian.

Tingginya dinamika politik menjelang pelaksanaan Pilgubsu tentu memungkin akan memicu terjadinya konflik. Meskipun masyarakat Sumatera Utara di kenal sudah lebih dewasa dalam menghadapi suksesi kepala daerah dibanding dengan daerah lain.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan pemetaan daerah-daerah rawan dalam Pilkada 2018. Indeks kerawanan pilkada tersebut akan diumumkan akhir November. Saat ini masih berlangsung penyusunannnya. Berdasarkan pengalaman di pilkada sebelumnya, potensi konflik dipicu adanya kecurangan dari incumbent,  misalnya campur tangan dalam proses pemilihan penyelenggara pilkada yang baru.

Selain itu juga dipicu masalah politik uang, isu SARA, adu domba, pengrusakan alat peraga kampanye (APK), intimidasi, dan bentrok antar-pendukung paslon.

Masalah lain yang kemungkinan terjadi adalah adanya masyarakat tidak daftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), formulir c6 tidak tersalur di masyarakat, dan tekanan kelompok tertentu untuk menghalangi pemungutan dan desakan dari pendukung untuk mengubah hasil pemilihan. Sementara pendukung dari calon kepala daerah lainnya melakukan perlawanan. Akibatnya terjadi konflik bahkan menyebabkan kerusuhan.

Potensi kerawanan konflik antara lain adanya mobilisasi massa aparatur sipil negara (ASN) dari incumbent yang akan maju Pilkada. Info dan pengalaman sebelumnya ada yang menggerakkan aparat sipil negara (ASN) ikut kampanye yang bukan kegiatan dinas. Hal ini potensi konflik. Potensi migrasi pemilih dari satu daerah lain ke daerah lainnya juga patut diwaspadai.

Terkait hal ini Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu telah memetakan kerawanan pemilu. Itulah sebabnya, kepolisian masih sangat dibutuhkan dalam pengamanan pilkada karena selain pengendalian keamanan polisi juga memiliki kewenangan dalam penegakan hukum pidana pemilu. Siapa saja pelanggar pidana pemilu maka harus ditindak polisi dan didukung TNI.

Wiranto mengatakan pihaknya bersama KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi untuk mempersiapkan langkah-langkah kewaspadaan guna menetralkan jika terjadi eskalasi kericuhan selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Kita berharap pilkada serentak berjalan lancar, aman, jujur dan demokratis sehingga pesta rakyat di daerah bisa menghasilkan kepala daerah yang mampu memimpin daerahnya untuk kesejahteraan warganya. Itulah sebabnya KPU, Bawaslu, kepolisian, dan aparat keamanan lainnya untuk  menyiapkan pengamanan dan memetakan daerah rawan konflik dan potensi konflik. Tentu saja dibutuhkan konsolidasi dalam managemen potensi konflik yang terjadi.   Sekali lagi kita inginkan pemilu berlangsung bebas, jujur, adil, damai. Sehingga keamanan masyarakat terjamin.

Harapan kita pilkada berlangsung tidak dalam suasana mencekam tapi bahagia, menyenangkan, bebas, damai, jujur dan adil. Jika hal ini bisa tercapai kita menyakini masyarakat akan memilih pemimpin yang bermoral, berintegritas dan berpihak kepada rakyat. (***)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here